INDORAYA – Beredar pesan berantai soal tersendatnya pembayaran pencairan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng).
Berdasarkan pesan berantai yang dilihat Indoraya pada Senin (6/5/2024), seharusnya gaji para pegawai PPPK guru di Kota Semarang itu diterima tanggal 1 setiap bulannya melalui transfer, justru tak mereka terima sejak dua bulan yaitu, April dan Mei.
Penyebab tersendatnya pembayaran pencairan gaji PPPK guru di Kota Semarang itu diduga karena permasalahan administrasi yang belum kunjung selesai.
“Assalamualaikum. Yth Rekan-rekan seperjuangan. Berkaitan dengan informasi gaji, berkas sudah masuk di Dinas Pendidikan dan sedang tahap proses penginputan manual. Perkiraan gaji bulan Mei cair tanggal 15-16 Mei 2024. Gaji April akan cair bulan Juni tanggal 15,” tulis dalam pesan berantai lewat WhatApps (WA) Grup para aparatur sipil negara (ASN) itu pada Jumat (3/5) lalu.
Berdasarkan data yang diperoleh Indoraya, ada sebanyak 414 guru PPK di Kota Semarang yang baru saja dilantik dan menerima SK dari Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita di Balai Kota Semarang pada 27 Maret 2024 lalu.
Artinya, ratusan orang tersebut belum mendapatkan gaji dua bulan akibat keterlambatan. Oleh sebab itu, mereka diminta untuk bersabar lantaran masih dalam proses penginputan.
Ternyata pesan berantai itu tidak hanya untuk bersabar saja, namun ada kata-kata bernada ancaman jika ada guru PPPK terindentifikasi terus-menerus menagih gajinya.
“Diharapkan untuk rekan-rekan bersabar nggih (ya, red), dinas pendidikan sudah mengupayakan yang terbaik. Maaf bagi teman-teman yang di grup ini dirasa tidak nyaman silakan keluar atau tidak sesuai aturan akan kami keluarkan, mohon maaf,”
tulis pemberitahuan tersebut, lagi.
Pasalnya, pengirim pemberitahuan itu sudah mengidentifikasi siapa guru yang melaporkan keterlambatan gaji ke layanan pengaduan digital Sapa Mbak Ita.
Namun, aduan yang harusnya sampai ke telinga Mbak Ita, justru 414 guru PPPK mendapat peringatan agar tak mengulangi kembali.
“Kami telah mengidentifikasi terkait keterlambatan gaji bulan April 2024 lapor ke Sapa Mbak Ita, kami mohon jangan sampai hal ini terulang lagi, yang pada akhirnya akan merugikan panjenengan (kalian, red) sendiri, teman-teman ASN PPPK 2024 secara keseluruhan, dan instansi yang menaungi kita,” tegas pemberitahuan itu.
Saat dikonfirmasi wartawan, salah seorang guru PPPK Kota Semarang, berinisial HN membenarkan adanya keterlambatan gaji yang dialami dirinya dan rekan-rekan seperjuangannya.
Ditanya apa penyebab dari keterlambatan gaji itu, HN mengaku tidak ada sebab musababnya.
Bahkan, dia hingga sampai hari ini sudah berkali-kali mengecek M-Banking, ternyata belum kunjung belum masuk.
“Sampai tanggal 6 ini, saya sudah berkali-kali cek m-Banking belum masuk. Padahal sesuai jadwalnya tiap tanggal 1 gaji akan masuk ke rekening Bank Jateng,” ujarnya.
Padahal, kata dia, rekening Bank Jateng yang telah dibuat pada 1 April 2024 itu belum juga jadi. Sementara seluruh persyaratan administrasi, menurutnya, telah dipenuhi.
Guru salah satu SMP negeri di Ibu Kota Jateng itu pun kembali membenarkan bahwa ada salah satu rekan PPPK-nya melaporkan terkait keterlambatan gaji ke Sapa Mbak Ita.
Anehnya lagi, setelah mengetahui ada yang melaporkan ke aplikasi Wali Kota Semarang itu, admin Wa grup PPPK Kota Semarang justru meminta ratusan guru itu agar lebih aktif berkomunikasi dengan admin grup tersebut.
“Anehnya, ada salah satu teman kami yang melaporkan ke Sapa Mbak Ita malah diminta jangan mengulangi lagi. Sementara kami kalau menghubungi dinas tidak pernah direspon,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, mengakui dirinya belum mendapatkan laporan dari ratusan guru soal keterlambatan gaji PPP guru.
Ditanya apakah ada laporan masuk di kanal aduan Sapa Mbak Ita, dia juga menyatakan tak ada laporan yang masuk ke kanal aduan tersebut.
“Tidak ada, tidak ada laporan belum masuk,” kata Mbak Ita, saat ditemui seusai Sarasehan Pendidikan dan Halalbihalal Dewan Pendidikan Kota Semarang di Hotel Candi Indah Semarang, Senin (6/5).
Apabila terjadi keterlambatan gaji, Mbak Ita memperkirakan biasanya hal itu disebabkan oleh admistrasi yang belum selesai.
Pasalnya dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang membutuhkan waktu.
“Itu mungkin bendahara yang telat karena proses SP2D ke BPKAD, kalau tanda tangan telat pasti telat,” ujarnya, sembari meminta konfirmasi lebih lanjut kepada Kepala Disdik Kota Semarang Bambang Pramusinto.
Di tempat yang sama, Bambang juga mengatakan serupa dengan Wali Kota Semarang, yakni belum menerima laporan keterlambatan gaji para PPPK guru di Kota Lumpia. Dia justru hanya menirukan ucapan yang disampaikan orang nomor satu di Kota Semarang tersebut.
“Saya belum terima laporan, kalau terima laporan akan kami tindak lanjuti. Seperti yang disampaikan Bu Wali kalau ada keterlambatan mungkin soal administrasi di bendahara,” ujarnya.
Kendati begitu, Bambang tak mampu menjelaskan gaji ratusan PPPK guru telah masuk pada 1 Mei 2024. Dia menyatakan bahwa anggaran untuk gaji dan tunjangan PPPK guru di Kota Semarang sudah turun.
“PPPK nanti ke bidang GTK, soal keterlambatan saya belum terima laporan. Kalau anggaran dari pusat turun semua, kami paling komitmen yang namanya gaji untuk pegawai, itu diprioritaskan untuk gaji kemudian tunjangan-tunjangan,” paparnya.