Ad imageAd image

Berdiri di Tanah Fasum, Bangunan Kios di Bambankerep Semarang Dibongkar

Dickri Tifani
By Dickri Tifani 796 Views
4 Min Read
Petugas Satpol PP Kota Semarang membongkar sebuah bangunan kios di Bambankerep Semarang, Rabu (8/5/2024). (Foto: Dickri Tifani Badi)

INDORAYA – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) membongkar sebuah bangunan kios yang diduga berdiri di atas lahan fasilitas umum (fasum). Bangunan itu berada di wilayah Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

Pembongkaran dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB, Rabu (8/5/2024) setelah mendapatkan rekomendasi bongkar dari Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Semarang.

Berdasarkan pengamatan di lokasi, kondisi bangunan sebelum dibongkar itu tampak seperti bangunan setengah jadi. Dinding dan atap sudah terbangun namun belum 100 persen.

Pembongkaran itu juga atas dasar dari aduan masyarakat setempat yang mengeluh adanya sebuah bangunan yang dibangun di atas tanah Fasum.

Sehingga, Satpol PP Kota Semarang menindak lanjuti aduan tersebut dengan cara memanggil pemilik bangunan dengan warga yang dikuasakan oleh LBH dari DPC Peradi Rumah Bersama Advokat (RBA) Kota Semarang.

BACA JUGA:   Kebakaran Rumah di Gunung Pati Semarang, Satu Orang Tewas

Saat itu, pemilik bangunan diminta untuk menulis surat pernyataan agar tidak melanjutkan pembangunan itu.

Akan tetapi, pemilik bangunan yang informasinya merupakan oknum dosen di salah perguruan tinggi swasta di Kota Semarang itu masih nekat melanjutkan untuk membangun kios.

Sehingga, Satpol PP Kota Semarang memberikan surat peringatan (SP) 1 dan 2. Namun ternyata tetap diindahkan, SP 3 pun dilayangkan ke pemilik bangunan.

“Pemilik sudah kami panggil, kemudian warga memberikan kuasa kepada LBH karena yang bersangkutan sudah panggil sudah kami beri surat pernyataan untuk menunda pembangunaan tetapi jalan terus. Kemudian sesuai dengan standar operasional Pemerintah kota dan dinas terkait, dari Distaru sudah memanggil yaang bersangkutan. SP 1, 2 dan 3 sudah dilaksanakan,” ungkap Sekretaris Satpol PP Semarang, Marthen Stevanus Da Costha saat ditemui di lokasi, Rabu pagi.

Setelah SP 3 dilayangkan, Marthen menyampaikan pihaknya langsung mengambil tindakan pembongkaran karena keterangan dari Distaru, yakni lahan yang dipakai pembangunan ini masih di dalam Fasum.

BACA JUGA:   Pemkot Semarang Optimalkan Retribusi Pasar dan Parkir, Begini Upayanya

“Dan lahan ini memang dipakai jamaah masjid untuk parkir. Cuma komunikasi antara warga dan pemilik mengalami jalan buntu,” jelasnya.

Saat ditanya apakah bangunan kios yang dibongkar itu diperjualbelikan atau tidak, dia mengatakan bahwa lahan tersebut diperjualbelikan oleh perorangan. Bahkan, bangunan itu diduga tidak dilengkapi perizinan bangunan gedung (PBG) dan hanya ada bukti kuitansi saja. Selain itu, tak ada dasar kepemilikan hak atas tanah.

“Iya, diperjualbelikan. Yang jual beli perorangan. Ada bukti kuitansi. Proses pembangunannya tidak ada izin juga,” ujarnya.

Marthen juga mengungkapkan dasar pembongkaran bangunan kios itu dilakukan, karena melanggar Perda 5 tahun 2009 tentang pembangunaan gedung dan Perda 5 Tahun 2021 tentang rencana tata ruang wilayah.

BACA JUGA:   Tingkatkan Mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi, UPGRIS Taken MoU dengan IST AKPRIND Yogyakarta

“Atas dasar itu kita melakukan pembongkaran,” tegasnya.

Lebih lanjut Marthen meminta kepada masyarakat yang ingin mendirikan usaha, agar dilakukan pengecekan dulu.

“Dicek dulu apakah lahan usaha di atas fasilitas umum atau milik pribadi sehingga tidak menimbulkan permasalahan,” katanya.

Sementara dari Lurah Bambankerep Agung Susilo mengatakan jika pihaknya sudah pernah memanggil pemilik bangunan untuk memberikan surat izin tapi tidak pernah ada tindaklanjut.

“Yang jelas dari awal, sudah saya panggil ternyata juga belum pernah memberikan surat apaa yang dipunyai. Saya dapat surat malah dari Satpol PP. Saya memberikan surat-surat ternyata hanya kwitansi dan lain sebagainya, tambahnya.

Untuk proses jual beli pun dia juga mengaku tidak tahu dan pembangunan tidak memiliki izin.

“Dia beli dengan perorangan. Proses pembangunan juga tidak izin kepada kelurahan. Saya sudah peringatkan dia malah lanjut terus,” pungkasnya.

Share this Article
Leave a comment