INDORAYA – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan ada sembilan provinsi, 103 kabupaten atau kota yang belum mendapatkan program konversi LPG 3 kg dan masih menggunakan kompor berbahan minyak tanah.
“Jadi masih menggunakan minyak tanah. Kalaupun ada LPG di sana, adalah LPG yg non-PSO (non-subsidi),” kata Nicke dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2023, Senin (4/9/2023).
Nicke mengatakan Pertamina akan bekerjasama dengan pemerintah sehingga sembilan provinsi dan 103 kota/kabupaten bisa segera mendapatkan alokasi LPG subsidi atau LPG 3 kg. Dengan begitu, harga LPG di masyarakat bisa ditekan.
Di sisi lain ia mengakui masih ada penyelewengan dalam distribusi LPG 3 kg. Salah satunya dengan menimbun LPG 3 kg sehingga harganya melonjak.
Sedangkan, pemerintah daerah (pemda) hanya memiliki wewenang mengatur harga LPG di tingkat pangkalan, tidak sampai ke tingkat pengecer.
“Harga yang diatur hanya sampai pangkalan, pemda tidak mengatur harga di pengecer. Ini yang sering dipermainkan,” kata Nicke.
Maka dari itu, kata Nicke, pemerintah mengeluarkan aturan pada bulan yang mengubah skema distribusi LPG 3 kg. Awalnya pangkalan menjual 50 persen LPG ke masyarakat dan 50 persen melalui pengecer, lalu diubah menjadi 80 persen ke masyarakat dan 20 persen ke pengecer.
Dengan begitu, harga 80 persen LPG di masyarakat bisa dikendalikan sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemda.
“Ini yang terus kami pastikan agar pelaksanaannya berjalan lancar dan 20 persen betul-betul bisa kita kendalikan harganya,” kata Nicke.