INDORAYA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Salah satu fokus yang akan disampaikan oleh Bawaslu adalah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos).
“Perhatian utama terutama pada tahap pendaftaran calon presiden dan wakil presiden serta pada tahap penggunaan bansos dan aspek lainnya,” kata Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, usai sidang perdana sengketa pilpres di gedung MK, Jakarta Pusat, pada Rabu (27/3/2024).
Penyaluran bansos menjadi sorotan utama dari para pemohon dalam sengketa pilpres. Mereka menganggap bahwa penyaluran bansos merupakan salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.
Tim hukum Anies-Muhaimin berharap MK dapat memanggil para menteri yang terlibat dalam penyaluran bansos untuk memberikan keterangan pada saat pemeriksaan saksi dalam sidang sengketa.
Tim AMIN percaya bahwa kehadiran para menteri tersebut penting untuk mengungkap fakta-fakta terkait penggunaan sumber daya negara.
Bagja menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan penjelasan mengenai bansos dari perspektif pengawas pemilu. Bawaslu berkomitmen untuk menyampaikan informasi yang mereka miliki.
“Kami juga akan menjelaskan pandangan Bawaslu mengenai penggunaan bansos. Semua hal akan kami sampaikan,” ujarnya.
Rencananya, Bawaslu akan memberikan keterangan dalam sidang sengketa pada hari Kamis (28/3). Selain itu, sidang besok juga akan mendengarkan keterangan dari pihak termohon dan pihak terkait lainnya.