Ad imageAd image

Bawaslu Semarang Ingatkan ASN Bersikap Netral di Pilkada 2024

Dickri Tifani
By Dickri Tifani 998 Views
2 Min Read
Anggota Bawaslu Kota Semarang, Maria Goreti Jutari Risma Hanjayani saat mensosialisasikan soal ASN harus netral di Pilkada 2024. (Foto: Bawaslu Kota Semarang)

INDORAYA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga netralitas pada Pilkada serentak, November 2024 mendatang.

Hal itu diutarakan oleh Anggota Bawaslu Kota Semarang, Maria Goreti Jutari Risma Hanjayani saat melakukan rapat koordinasi dengan mengumpulkan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat se- Kota Semarang, belum lama ini.

“Kami berharap, Pilkada 2024 ini angka pelanggaran netralitas ASN bisa berkurang bahkan tidak ada sama sekali,” ungkap Maria melalui keterangan resminya, Minggu (23/6/2024).

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Semarang itu juga mengajak partisipasi masyarakat untuk turut andil melakukan pengawasan partisipatif dalam mengawasi netralitas ASN pada tahapan Pilkada 2024.

Berdasarkan data dari Komisi ASN per maret 2024, pada tahun 2023-2024 pelanggaran netralitas ASN di Kota Semarang menempati peringkat keempat se-Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat ketiga se-Indonesia.

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Sri Wahyu Ananingsih menjelaskan mengenai subjek hukum netralitas ASN.

“Subjek hukum netralitas ASN saat ini adalah pertama, PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kedua, PNS yang suami/istrinya menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Ketiga, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN),” paparnya.

Pada Pemilu dan Pilkada kali ini, kata dia, subjek hukum netralitas ASN diperluas dengan diaturnya netralitas pada PPNPN berdasarkan Surat Edaran Menpan RB Nomor 1 Tahun 2023.

Dosen yang akrab disapa Ana ini mengatakan bahwa pelanggaran netralitas ASN di Jawa Tengah pada Pemilu dan Pilkada lalu cukup tinggi.

“Pada Pemilu 2019, pelanggaran netralitas ASN di Provinsi Jawa Tengah menempati urutan ketiga se-Indonesia, dan pada Pilkada 2020 juga menempati urutan yang sama,” tandasnya.

Share this Article