Ad imageAd image

Bawaslu Jateng Waspadai Politik Uang dan Hoaks Kampanye Pemilu 2024

Athok Mahfud
By Athok Mahfud 9k Views
2 Min Read
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jateng, Achmad Husain. (Foto: Athok Mahfud/Indoraya)

INDORAYA – Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Jateng) melakukan pengawasan terhadap tahapan kampanye Pemilu 2024 yang sudah dimulai pada 28 November 2023 lalu. Bawaslu mendorong peserta Pemilu berkampanye secara sehat dan tidak melanggar aturan.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jateng, Achmad Husain menyebutkan sejumlah potensi pelanggaran selama masa kampanye. Mulai dari politik uang serta penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.

“Beberapa pelanggaran yang mungkin terjadi seperti yang tertuang di regulasi tentang kampanye. Adanya politik uang, kedua terkait dengan berita hoaks atau ujaran kebencian,” ujarnya saat dihubungi Indoraya.news, Jumat (1/11/2023).

BACA JUGA:   Survei PWS: Elektabilitas Prabowo-Gibran Tembus 52,3 Persen

Dikatakan Husain, untuk mengantisipasi hoaks dan ujaran kebencian di media sosial, jajaran Bawaslu Jateng bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membentuk gugus tugas.

“Itu juga kita antisipasi (hoaka dan ujaran kebencian), kita membuat gugus tugas bersama Kominfo untuk mengantisipasi hal-hal tersebut terutama di media sosial,” imbuh dia.

Selain itu, Bawaslu juga mengantisipasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan zonasi atau lokasi kampanye. Misalnya memasang APK di pusat kota dan tempat umum yang dilarang.

BACA JUGA:   Besok Pemilu 2024, Pemkab Banyumas Kerahkan Tenaga Kesehatan Pantau Kondisi Petugas KPPS

“Antisipasi lainnya pemasangan APK yang tidak sesuai dengan penetapan lokasi kampanye, pada masa kampanye. Jadi KPU sudah membuat SK penetapan lokasi pemasangan APK, berarti itu harus dipatuhi juga oleh seluruh peserta pemilu,” katanya.

Tidak hanya itu, jajaran Bawaslu Jateng juga mewaspadai penyebaran bahan kampanye yang dalam aturannya harga barang tidak boleh lebih dari Rp 100.0000.

“Terus yang terakhir yang perlu dantisipasi, adanya kegiatan lain dalam kampanye bersifat pertemuan yang mengundang banyak orang, takutnya itu adalah kegiatan yang dilakukan rapat umum, itu kan belum bisa dilakukan pada tanggal-tanggal ini,” ungkap Husain.

BACA JUGA:   Forum Guru Harap Pemprov-DPRD Pikirkan Nasib 5.748 Honorer di Jateng yang Lolos Passing Grade

Lebih jauh dia juga mengimbau seluruh peserta Pemilu untuk taat dan tertib dalam melakukan kampanye. Kontestan diminta memperhatikan ketentuan yang berlaku di UU Nomor 7 Tahun 2017 maupun PKPU 15 dan PKPU 20 Tahun 2023.

Share this Article
Leave a comment