Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Fajar mengatakan untuk persiapan pemilu 2024 mendatang sudah dilakukan setelah Pemilu 2019 ataupun Pilkada 2020.
Dengan bercermin dari pemilu sebelumnya, pria yang juga kerap disapa Fajar Saka itu menyampaikan persiapan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM ) dari sisi internal lebih penting untuk mengatasi masalah yang nantinya akan muncul.
Seperti melakukan kegiatan-kegiatan bimbingan dari bidang teknis, dari mulai simulasi pelanggaran, dan simulasi sengketa itupun sudah diberikan oleh pihaknya.
“Jadi terkait dengan Pemilu 2024, persiapan bawaslu itu sesungguhnya ya pasca Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Kemudian juga mengevaluasi kegiatan-kegiatan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020,” kata ketua Bawaslu Jateng, Fajar saka saat ditemui di kantornya, senin (18/7/2022).
Tak hanya itu saja lanjutnya, pihaknya juga memiliki kegiatan keluar dimana kegiatan tersebut mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Diantaranya , Desa Pengawasan yakni desa anti politik uang. Dia mengaku dari program tersebut sudah ada kurang lebih 600 di Jawa tengah mengikut program yang diberikan pihaknya.
“Jadi memilih desa-desa tertentu untuk diajak join, belajar bersama dengan Bawaslu terkait dengan apa itu pengawasan pemilu, apa bahaya politik uang. Dan hari ini mungkin sudah lebih dari 600 desa di Jawa Tengah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bawaslu Provinsi Jateng memiliki seperti semacam kerjasama antara Bawaslu daerah dengan warga sekitar yang berada cabang di Kabupaten/Kota di Jateng, yang disebut Sakadiasta Pemilu. Dalam kegiatan itu pun bertujuannya untuk mendidik adik-adik yang abadi pramuka untuk paham beberapa krida. Meliputi krida pencegahan, krida pengawasan, krida penanganan pelanggaran.
“Mereka nanti menjadi anggota pramuka yang punya skill khusus kemampuan pengawasan pemilu,” jelasnya.
Selain itu, Bawaslu juga melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif. Yaitu semacam seminar, dengan mengundang kelompok-kelompok masyarakat, tokoh pemuda atau perempuan, tokoh agama.
“Kami undang diskusi soal pemilu dan pengawasan pemilu,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Bawaslu juga mengadakan kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP). Peserta yang boleh mengikuti kegiatan ini bisa dari beberapa kalangan dengan usia maksimal 30 tahun. SKPP dilakukan untuk belajar bareng selama 5 sampai 7 hari, dan ada beberapa level. Dari dasar, menengah, sampai pusat.
“Itu temen-temen muda, ya mahasiswa ada yang baru lulus yang nantinya diharapkan menjadi agen menyebarkan informasi ini kepada teman-teman muda yang lain,” harapnya.
Ada juga kerjasama dengan perguruan tinggi dengan sekolah-sekolah termasuk bawaslu corner. Di beberapa perguruan tinggi bekerjasama bikin perpustakaan kecil untuk tempat belajar tinggi teman-teman mahasiswa.
“Dan dilanjutkan dengan kegiatan Magang di bawaslu. Teman-teman magang penelitian dan sebagainya menerbitkan buku, buletin. Sudah ada puluhan judul ya, kalau buletin itu rutin setiap tahun ada 2 dari 35 Kabupaten/Kota,” jelasnya.
Sementara itu, untuk mewaspadai pemilu tahun 2024 dari tahun sebelumnya, Bawaslu mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Jadi dalam menerbitkan IKP, ada Bawaslu, KPU, Kepolisian, Kejaksaan, tokoh-tokoh masyarakat, ormas. Biasaya media juga menjadi salah satu narasumbernya.
“Nah untuk IKP 2024 memang masih dalam proses. Karenakan bawaslu RI baru ada pergantian kemarin. Dan hari ini baru proses untuk mengeluarkan IKP nanti melibatkan stakeholder di Kabupaten/Kota juga. Untuk memetakan apa sih permasalahan di masing-masing Kabupaten/Kota. Nanti kemudian ditelaah secara ilmiah dikeluarkanlah Indeks Kerawanan Pemilu (IKP),” pungkasnya.