Ad imageAd image

Bawaslu Jateng Ingatkan Hoaks Pemilu 2024 Berpotensi Merusak Demokrasi dan Persatuan Bangsa

Athok Mahfud
By Athok Mahfud 1k Views
4 Min Read
Pembekalan Pengawas Patroli Siber "Pencegahan Pelanggaran Kampanye dan Konten Internet" yang digelar Bawaslu Jateng di Metro Park View Hotel, Kota Semarang, Kamis (7/12/2023). (Foto: Athok Mahfud/Indoraya)

INDORAYA – Menjelang Pemilu 2024, hoaks atau berita bohong menjadi ancaman serius yang terus diwaspadai Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Penyebaran hoaks di media sosial berpotensi mengancam pesta demokrasi 2024 dan juga merusak kehidupan bangsa Indonesia.

Hal ini dikatakan oleh Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Jateng, Sosiawan, saat membuka acara Pembekalan Pengawas Patroli Siber “Pencegahan Pelanggaran Kampanye dan Konten Internet” di Metro Park View Hotel, Kota Semarang, Kamis (7/12/2023).

“Ancaman yang sangat besar salah satunya alah penyebaran hoaks di dunia maya. Pelanggaran offline juga mulai terasa, tetapi kita harus lebih mewaspadai pelanggaran yang terjadi di dunia maya,” katanya.

Menurut Sosiawan, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian sangat berbahaya. Hoaks di dunia maya berpotensi menurunkan kualitas Pemilu, merusak rasionalitas pemilih, dan bahkan bisa merusak kehidupan bangsa.

BACA JUGA:   Awasi Pejabat yang "Nitip Anak" di Sekolah, Ombudsman Jateng: PPDB Harus Berintegeritas

“Hoaks dapat merusak kualitas Pemilu 2024, merusak rasionalitas pemilih, dan mengancam demokrasi kita jika pelanggaran hoaks tidak diantisipasi jelang kampanye 2024,” katanya.

Dilanjutkannya, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial bahkan dijadikan penilaian indeks kerawanan Pemilu (IKP). Berita hoaks juga termasuk dalam unsur pelanggaran Pemilu 2024.

Bahkan bahaya hoaks, kata Sosiawan, sejatinya tidak hanya berpengaruh terhadap Pemilu 2024. Lebih dari itu, hoaks berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

“Kita tahu bahkan hoaks bukan hanya mengancam Pemilu demokrasi, tapi juga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Jika hoaks digunakan di masa kampanye, tentu sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” imbuhnya.

Dia bilang, Pemilu merupakan sarana perwujudan demokrasi bangsa. Melalui pesta demokrasi ini, kedaulatan berada di tangan rakyat. Karena rakyatlah yang menentukan pemimpin bangsa di masa depan.

BACA JUGA:   Bawaslu Sulit Awasi Netralitas Jokowi di Pemilu 2024

“Pemilu sebagai sarana perwujudan demokrasi rakyat, kedaulatan rakyat memilih para pemimpinnya. Jangan sampai terdegradasi, terdistorsi, dirusak oleh hokas yang begitu masif melanda masyarakat saat ini,” ungkap Sosiawan.

Gandeng Pengawas Patroli Siber dan Jurnalis

Mengingat bahaya hoaks di masa Pemilu 2024, Bawaslu Jateng menggandeng pengawas patroli siber dari Bawaslu Kabupaten/Kota dan juga insan pers di Jateng untuk terlibat aktif menangkal hoaks dan ujaran kebencian di media sosial.

Melalui kegiatan Pembekalan Pengawas Patroli Siber dengan tema “Pencegahan Pelanggaran Kampanye dan Konten Internet”, Bawaslu Jateng berharap agar pengawas patroli siber dan jurnalis bisa mencegah penyebaran hoaks.

“Maka kami mengundang dan melibatkan relawan patroli siber apalagi para jurnalis wartawan, ini menjadi penting karena pencegahan harus terus dilakukan untuk mewaspadai konten-konten yang masuk kategori hoaks,” kata Sosiawan.

Kegiatan ini digelar selama dua hari, mulai Kamis hingga Jumat (7-8/12/2023) di Metro Park View Hotel Semarang yang diikuti sekitar 50 peserta. Bawaslu Jateng menghadirkan narasumber dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), dan tim patroli siber dari Polda Jateng.

BACA JUGA:   Pemprov Jateng Siapkan 7 Rumah Sakit Khusus Caleg Depresi Gagal Pemilu 2024

Memang tidak mudah menangkal dan melawan hoaks, maka kami mengundang AJI, Mafindo, yang sudah mendalami praktik dan cara terkait penggunaan hoaks (oleh peserta Pemilu) untuk meraih kemenangan pada Pemilu,” kata Sosiawan.

Dengan kegiatan ini, Bawaslu Jateng berharap agar proses demokrasi di masa Pemilu 2024 dapat berjalan dengan sehat, bersih, dan berkualitas. Sehingga hasil dari Pemilu ini dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum.

“Agar berjalan demokratis berjalan damai dan Pemilu yang betul-betul berintegritas ada keadilan, kejujuran, ada kepastian hukum, keterbukaan, ada akuntabilitas publik, sehingga hasilnya betul-betul memiliki legitimasi kuat,” tandas Sosiawan.

Share this Article
Leave a comment