INDORAYA – Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Jateng) hadir sebagai pihak pemberi keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Selasa (7/5/2024).
Dalam sidang tersebut, Bawaslu Jateng membacakan keterangan terhadap gugatan sengketa hasil Pileg 2024 yang diajukan oleh lima partai politik.
Adapun partai politik yang mengajukan gugatan sengketa hasil di MK yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Gugatan sengketa ini tersebar di 15 daerah, meliputi Kota Semarang, Kota Surakarta, Pemalang, Magelang, Kudus, Banyumas, Sukoharjo, Pati, Purworejo, Grobogan, Pemalang, Blora, Boyolali, Klaten dan Temanggung.
Adapun pokok aduan yang disampaikan masing-masing partai berbeda-beda. Namun rata-rata di antaranya karena menganggap adanya selisih perolehan suara dan seputar teknis pelaksanaan pemungutan serta perhitungan suara.
Anggota Bawaslu Jateng Diana Ariyanti menyatakan, pihaknya akan memberikan keterangan yang memuat penjelasan tentang pengawasan para pengawas Pemilu sepanjang pelaksanaan Pemilu 2024.
Keterangan yang diberikan Bawaslu Jateng sudah terhimpun dari masing masing hasil keterangan kabupaten/kota yang menjadi lokus permohonan partai politik.
“Kami sudah memetakan dan menyiapkan narasi keterangan yang harus disampaikan beserta bukti dukung sebagai penguat keterangan,” kata Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Jateng itu dalam keterangan yang diterima, Selasa (7/5/2024).
Diana menambahkan, kehadiran Bawaslu Jateng di Sidang MK sebagai pemberi keterangan sangat penting. Sebab, pengawas pemilu berada di posisi tengah-tengah untuk menyampaikan fakta yang obyektif.
Oleh karena itu, katanya, keterangan yang disampaikan harus berkorelasi dengan dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon.
Adapun sidang pendahuluan PHPU Pileg 2024 sudah dilakukan pada Senin (29/5/2024). Diana mengingatkan kabupaten/kota yang menjadi locus gugatan, untuk menguatkan soliditas, integritas, dan kekompakan pengawas dalam masa sidang PHPU 2024 di MK.
“Para pimpinan Bawaslu Jateng hadir, didampingi perwakilan kabupaten/kota yang menjadi locus. Kami hadir tepat waktu karena majelis sidang tidak mentolerir adanya keterlambatan,” imbuh Diana.
Dalam sidang ini, Bawaslu Jateng melibatkan Bawaslu kabupaten/kota yang menjadi lokus gugatan untuk masuk ke dalam ruang sidang agar nantinya dapat menjadi penguat penjelasan.
Sebelumnya pada tanggal 6 Mei 2024 Bawaslu Jateng telah melakukan submit perkara dan verifikasi alat bukti di MK.
Diana juga menyampaikan, sidang pada Selasa 7 Mei 2024 bukan sidang pertama dan terakhir. Dengan demikian, nantinya akan ada sidang lanjutan, misalnya dengan agenda pembuktian hingga majelis membacakan putusan.
