INDORAYA – Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa program bantuan pangan berupa beras 10 kilogram (kg) akan diperpanjang hingga Januari dan Februari 2025.
Arief menjelaskan bahwa rencana ini akan segera disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Nanti Pak Menko (Zulkifli Hasan) bakal menyampaikan sebelum Pak Presiden ke luar negeri. Tapi ini paralel kita harus melapor ke Komisi IV (DPR). Jadi apapun yang berkaitan dengan anggaran harus kita sampaikan ke beliau-beliau (anggota DPR),” katanya di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta,Rabu (6/11/2024).
Namun, Arief menambahkan bahwa jumlah penerima bantuan pangan akan mengalami penurunan, dari 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 16 juta KPM. Penurunan ini disebabkan oleh adanya program pemerintah lainnya, seperti Makan Bergizi Gratis, yang diharapkan dapat mencakup sebagian penerima bantuan.
“Karena kan sudah ada Makan Bergizi Gratis, dan pasti harusnya ter-cover oleh beberapa kegiatan lainnya,” imbuhnya.
Arief juga mengungkapkan bahwa anggaran untuk bantuan pangan pada Januari dan Februari 2025 diperkirakan mencapai Rp5,1 triliun. Bantuan ini diberikan sebagai upaya untuk menekan inflasi, khususnya yang disebabkan oleh kenaikan harga beras.
“Urgensinya adalah pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi dari inflasi. Jadi pada saat beras menjadi kontributor inflasi kita harus melakukan intervensi,” kata Arief.
Program bantuan pangan beras ini disalurkan dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Bulog. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah, program ini telah dijalankan sejak awal 2023 dalam dua tahapan dan akan dilanjutkan hingga 2024.
