INDORAYA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyebut perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.500 Triliun pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bukan hal mewah.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan pos-pos alokasinya sudah diketahui akan dihabiskan ke mana. Terlebih, baru saja diumumkan alokasi Rp71 triliun dari APBN untuk tahun pertama program makan bergizi gratis.
“Kita sadari bersama bahwa tidak ada kemewahan untuk APBN 2025 mendatang,” ucapnya saat rapat bersama pemerintah membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Prioritas Anggaran 2025 di DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2024).
“Katakan APBN di tahun depan itu sekitar Rp3.500-Rp3.550 triliun, itu Rp840 triliun sudah untuk pegawai, Rp500 triliun kompensasi, Rp561 triliun sudah untuk cicilan bunga utang, Rp900 triliun ke daerah. Itu kan kita semua bisa hitung,” jelas Said.
Ia meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama tim transisi perlu merinci apa yang menjadi target Prabowo Subianto. Said menegaskan Asta Cita atau 8 program prioritas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bisa memunculkan terlalu banyak turunan.
Oleh karena itu, Said berpesan harus ada target yang ingin dicapai pemerintah ke depan. Ini berlandaskan pada visi dan misi utama pemimpin terpilih di 2024-2029.
“Kalau muatannya terlalu banyak di dalam prioritas nasional yang mau dicapai, akhirnya semuanya tidak akan tercapai,” wanti-wanti Said.
“Tadi konferensi pers Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto), Menteri Keuangan (Sri Mulyani), dan salah satu dari tim gugus tugas sinkronisasi APBN 2025 dari presiden terpilih, makan bergizi gratis itu masuk Rp71 triliun. Sehingga memang betul-betul tidak ada kemewahan,” tegasnya.
Said meminta tim perumus dari pemerintah bisa fokus mengurai apa yang menjadi masalah dasar ke depan. Setelah itu, dilakukan penajaman target untuk pemerintahan berikutnya.
Ia mengatakan masukan dari anggota dan para pimpinan komisi DPR RI juga perlu dipertimbangkan.
“Banggar berkomitmen memberikan keleluasan seluas-luasnya bagi presiden terpilih, karena itu bagian fairness dari Banggar untuk presiden terpilih menjalankan visi misinya,” tutup Said.
Terpisah, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono menyebut anggaran untuk makan bergizi gratis adalah hasil bersama. Ia menegaskan angka Rp71 triliun muncul dari kesepakatan pemerintahan Presiden Jokowi dan Prabowo.
Ia mengatakan Prabowo sejatinya ingin menuntaskan program makan bergizi gratis secepatnya. Kendati, ini bakal dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
“Kami juga ingin menekankan bahwa presiden terpilih komit terhadap defisit atau target defisit yang akan disepakati oleh pemerintah sekarang dan DPR,” ungkap Thomas dalam Konferensi Pers di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan.
“Rasio utang terhadap PDB yang pernah mungkin beberapa minggu lalu dikatakan di atas 50 persen dan sebagainya, itu tidak mungkin. Intinya bahwa kami tetap berkomitmen mengenai target-target yang sudah direncanakan pemerintah kini dan akan disepakati DPR nanti,” sambungnya.
