INDORAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat menanggapi berbagai bencana yang melanda wilayahnya, termasuk tanah longsor di Cilacap dan Banjarnegara.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi segera mengumpulkan seluruh kepala daerah di provinsi tersebut untuk membahas langkah mitigasi bencana hidrometeorologi menjelang puncak musim hujan yang diprediksi terjadi antara Desember hingga Februari.
Pertemuan itu berlangsung dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Gubernuran, Kota Semarang, Selasa (18/11/2025).
BNPB turut hadir memberikan pengarahan terkait potensi bencana dan langkah antisipasinya. Selain BNPB, rapat juga dihadiri BPBD kabupaten/kota, BBWS, serta unsur TNI dan Polri.
Menurut Gubernur Luthfi, ia mengumpulkan pimpinan dari 35 kabupaten/kota untuk melakukan pemetaan detail daerah rawan bencana. Tujuannya agar setiap kepala daerah memahami titik bahaya di wilayah masing-masing sehingga penanganannya bisa dilakukan secara cepat dan tepat.
“Jadi 35 kabupaten kota hari ini kita melakukan mapping ya, mapping daerah-daerah yang high risk terkait dengan rawan longsor, rawan banjir, kemudian adanya gunung merapi dan lain sebagainya. Kita bahas item by item,” ujarnya.
Luthfi menegaskan perlunya pemahaman yang kuat terhadap peta risiko agar tidak terjadi kebingungan ketika kondisi darurat muncul. Karena itu, ia menyebut mitigasi harus dimulai dari tingkat desa sebagai ujung tombak kesiapsiagaan. Hampir 8.000 Tagana Desa disiapkan sebagai pengendali awal.
“Minimal para pengendali wilayah dalam hal ini bupati wali kota sudah mempunyai mapping untuk memberikan peringatan dini pencegahan serta pendidikan kepada masyarakat,” terangnya.
Dengan begitu, masyarakat dapat memahami alur evakuasi, titik kumpul, serta jalur aman jika bencana terjadi.
Gubernur juga mengungkap rencana relokasi bagi warga yang terdampak bencana di dua kabupaten. Di Cilacap, terutama Kecamatan Majenang, disiapkan lahan 3,5 hektare untuk hunian sementara sebelum pembangunan hunian permanen. Sementara di Banjarnegara, sekitar 2 hektare dialokasikan untuk menampung 421 pengungsi.
“Prioritas kita adalah hunian sementara dulu, hunian tetap baru kita pikirkan kemudian,” tegasnya.
Dari BNPB, Deputi Bidang Sistem dan Strategi Raditya Jati memberikan apresiasi kepada Gubernur Luthfi yang telah mengambil langkah proaktif dengan mengumpulkan kepala daerah.
Ia menekankan bahwa tindakan pencegahan harus dilakukan sebelum bencana terjadi.
“Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur yang telah melakukan rapat koordinasi untuk pencegahan dan kesiapsiagaan karena tidak bisa lagi kita menunggu kejadian bencana baru kita sibuk untuk melakukan respon,” ujarnya.
Raditya juga menyampaikan bahwa peta risiko bencana harus menjadi dasar perencanaan daerah. Namun ia mengungkap baru sekitar 10 dari 36 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang telah memiliki kajian risiko lengkap.
“Di Jawa Tengah dari 36 kabupaten kota mungkin belum semuanya, kurang lebih baru 10,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa peta risiko tersebut harus disesuaikan dengan proyeksi cuaca BMKG agar pemerintah dapat memahami potensi hujan ekstrem, banjir, atau longsor secara real time. Desa Tangguh Bencana menjadi kunci, dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas akan lebih aktif melakukan edukasi dan latihan evakuasi.
“Mereka disiapkan dan dengan sistem pos kamling mereka harus melakukan edukasi termasuk gladi dan simulasi,” ucapnya.
Selain itu, BNPB juga menerapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) guna menekan potensi hujan ekstrem. Dalam waktu dekat, pemerintah pusat dan Pemprov Jateng juga akan menggelar penanaman pohon besar-besaran sebagai upaya mitigasi jangka panjang. Kegiatan tersebut akan dipusatkan di Banjarnegara dan Wonosobo, dengan total 68.000 bibit pohon yang ditanam. Acara puncaknya pada 21 November, namun rangkaian sosialisasi dimulai sejak Rabu hingga Jumat.
