Ad imageAd image

Angka Pernikahan Dini di Jateng Tinggi, Heri Pudyatmoko Berharap Ada Konsistensi Kebijakan yang Aktif

Panji Bumiputera
By Panji Bumiputera 919 Views
2 Min Read
Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko.

INDORAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko mengharapkan adanya konsistensi kebijakan yang mampu menekan angka pernikahan dini di Jawa Tengah. Hal itu guna mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas di masa depan.

Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), angka perkawinan anak atau pernikahan dini di Jawa Tengah mengalami perkembangan yang fluktuatif.

Di mana pada tahun 2019, angka pernikahan dini di Jawa Tengah mencapai 2.049, lalu melonjak drastis ketika masa pandemi tiba yakni mencapai 12.972 kasus.

BACA JUGA:   2.000 Bibit Pohon Cemara Laut Ditanam di Pantai Indah Kemangi

Jumlah tersebut terus meningkat pada tahun 2021 yang mencapai 13.595 kasus, dan menjadi 11.392 pada tahun 2022.

“Harus ada tindakan serius, aktif dan massif untuk menekan angka pernikahan dini, karena itu akan berdampak besar bagi kemajuan generasi kita ke depan,” ungkapnya.

Menurut penjelasan Heri, konsistensi upaya menekan angka pernikahan dini harus dilakukan dengan berbagai cara dan melibatkan semua pihak.

“Upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan tangguh harus dilakukan sedini mungkin. Kerjasama semua pihak mulai dari pemerintah hingga lembaga kemasyarakatan harus terkoordinir dengan matang,” paparnya.

BACA JUGA:   Heri Pudyatmoko Ajak Masyarakat Sambut Nataru dengan Penuh Kasih dan Damai

Heri mengatakan, risiko tinggi akibat pernikahan dini dapat menjadi efek domino di kemudian hari.

Salah satu yang paling kentara ialah dapat berdampak pada risiko kesehatan yang serius. Baik secara fisik maupun psikologis bagi yang mengalami pernikahan dini.

“Selain dapat menampah angka kasus stunting karena bayi lahir dari ibu yang belum cukup siap untuk melahirkan, juga dapat berisiko pada pemerataan kesejateraan di masa yang akan datang,” ucapnya.

Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa kasus pernikahan dini harus diselesaikan dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu. Mulai dari penyediaan lapangan pekerjaan, kemudahan akses pendidikan, serta edukasi untuk masyarakat agar memahami tentang risiko pernikahan dini.

BACA JUGA:   Tingkatkan Produksi Pertanian, Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Penguatan Korporasi Petani

“Upaya pencegahan melalui instrumen kebijakan hingga yang lebih penting ialah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan besarnya risiko yang ditimbulkan dari pernikahan dini,” pungkasnya. [Adv-Indoraya]

Share this Article
Leave a comment