Ad imageAd image

Angka Anak Tidak Sekolah Masih Tinggi, Pemprov Jateng Dituntut Lebih Fokus Selesaikan RPJMD

Redaksi
By Redaksi 123 Views
2 Min Read
Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko.

INDORAYA – Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, sehingga Tahun 2023 seharusnya sudah menuntaskan permasalahan dan isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun, salah satunya soal pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko, Minggu (27/3/2022).
Menurutnya, amanat global yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya pada tujuan ke-4 yaitu Pendidikan Berkualitas Sepanjang Hayat Bagi Semua. Untuk dapat mencapai target TPB secara optimal, maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan wajib untuk dipenuhi.

BACA JUGA:   Pengacara Kamaruddin Akui Punya Video Porno Dirut Taspen Jika Berani Melaporkan Balik ke Polisi

Upaya pemenuhan SPM bidang pendidikan menghadapi tantangan utama, yaitu masih dijumpai adanya Anak Tidak Sekolah (ATS) di Jawa Tengah. “Data Susenas menunjukkan bahwa total jumlah ATS usia 7-18 tahun pada kategori tidak/belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi di Jawa Tengah pada tahun 2020 mencapai 584.449 orang,” katanya.

Pembangunan pendidikan secara berkualitas juga harus memperhatikan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan sains sesuai kebutuhan dunia kerja. Maka dukungan terhadap pendidikan vokasi merupakan salah satu upaya penting untuk peningkatan kualitas SDM di Jawa Tengah.

BACA JUGA:   Kontingen Siwo PWI Jateng Resmi Dilepas Ganjar Pranowo Untuk Ikuti Porwanas 2022

“Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki peran penting dalam pendidikan vokasi dalam menciptakan SDM yang siap bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Namun data menunjukkan adanya peningkatan lulusan SMK yang belum bekerja dari 37.240 orang pada tahun 2017 menjadi 141.548 orang pada tahun 2020,” tegasnya.

Heri menilai tingginya angka putus sekolah atau anak tidak sekolah di beberapa daerah di Jawa Tengah harus menjadi perhatian serius pemerintah, baik di daerah maupun provinsi.

Masalah ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor utama. Terlebih, kata dia, di Jawa Tengah terdapat beberapa daerah yang masuk data sebagai wilayah dengan kemiskinan ekstrem.
“Ini harus menjadi perhatian dan fokus dalam upaya menyelesaikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah,” tandasnya.(Advetorial-IR)

BACA JUGA:   Mulai Besok Kemenhub Berlakukan Ganjil-Genap dan One Way di Jalan Tol dari Jabodetabek
Share this Article