INDORAYA – Anggaran penanganan bencana di Jawa Tengah (Jateng) tahun 2026 naik tipis menjadi Rp 20 miliar, dari Rp 19 miliar pada 2025.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng mengandalkan kolaborasi dengan lintas sektor karena kenaikan anggaran yang hanya Rp1 miliar dari tahun lalu, dinilai masih kurang.
Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi menyebut, kenaikan ini mengikuti tren inflasi dan kebutuhan operasional penanganan bencana di provinsi.
“Coba kenaikannya ada 10 persen kan? Tahun ini 20 M dari 19 M,” ujar dia di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Kamis (22/1/2026).
Meski kenaikan relatif kecil, Bergas menegaskan bahwa anggaran tersebut mencakup semua kebutuhan BPBD, termasuk operasional.
“Sudah enggak mikir (anggaran) yang penting kita menangani lah. Enggak stuck dengan keterbatasan,” kata dia.
Dia menegaskan, BPBD Jateng tidak hanya mengandalkan APBD. Pihaknya melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari universitas, BUMN, hingga pemerintah daerah dan desa, serta organisasi masyarakat.
“Dengan anggaran segitu enggak mungkin kita melakukan (penanganan bencana) sebanyak itu. Maka kita lakukan kolaborasi dengan universitas, perguruan tinggi, BUMN, tadi yang saya sampaikan dengan Pertamina. Kemudian kita kolaborasi dengan daerah-daerah, kabupaten-kota, dengan desa sekalian,” jelas Bergas.
Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan penanganan bencana lebih efektif meski jumlah bencana di Jateng terus meningkat setiap tahun. Bergas menekankan pentingnya peran masyarakat agar bukan hanya menjadi korban, tetapi juga subjek penanganan bencana.
“Bagaimana masyarakat itu memposisikan diri bukan sebagai korban tapi sebagai subjek penanganan. Karena keselamatan dari bencana itu kan dimulai dari diri sendiri. Maka menciptakan mindset itu. Gitu maksudnya,” ungkap dia.
