INDORAYA — Meningkatnya risiko gagal panen akibat kondisi cuaca ekstrem dan banjir di Jawa Tengah menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko. Menurut Heri, fenomena ini menunjukkan perlunya penyesuaian strategi pertanian dan kebijakan daerah yang lebih responsif terhadap tantangan iklim dan risiko produksi.
Data dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa pada awal 2024 ribuan hektare lahan pertanian, terutama padi, mengalami genangan air akibat banjir di sejumlah kabupaten seperti Grobogan, Demak, Kudus, Jepara dan Pati. Luas sawah yang tergenang banjir mencapai ribuan hektare, dengan potensi gagal panen menjadi ancaman nyata bagi produktivitas komoditas pangan utama di wilayah utara Jateng.
Pun di tahun 2025 hingga awal tahun 2026, ancaman gagal panen masih membayangi petani akibat cuaca ekstrem yang terjadi di Jateng. Sebagaimana prediksi BMKG dan pemerintah provinsi bahwa badai/hujan ekstrem diperkirakan masih akan terjadi, yang membuat beberapa kabupaten ternacam bencana banjir serta longsor akibat curah hujan menengah hingga tinggi
“Risiko gagal panen yang kita lihat bukan sekadar statistik. Ini nyata dirasakan di lapangan oleh petani di banyak wilayah. Banjir yang berkepanjangan menyulitkan proses tanam–panen dan berdampak pada keberlanjutan usaha tani,” kata Heri.
Ia menilai bahwa pola curah hujan yang tidak menentu dan kejadian banjir yang meluas menjadi dua faktor utama yang membuat kondisi pertanian semakin rentan. Banjir tidak hanya menyebabkan genangan pada awal masa tanam dan pertumbuhan, tetapi juga memicu gangguan hama dan penyakit tanaman yang sulit diantisipasi petani.
Dampak gagal panen telah terlihat sebelumnya. Pada musim kemarau panjang seperti yang terjadi akibat fenomena El Nino tahun 2023, sebanyak 40 hektare lahan pertanian (termasuk sawah) di Kota Semarang mengalami gagal panen atau puso karena kekeringan. Hal ini menyebabkan produktivitas lahan menurun dan kebutuhan pangan daerah harus dipenuhi dari luar wilayah.
Heri menilai bahwa persoalan ini membutuhkan pendekatan lintas sektor dan kebijakan yang tidak bersifat reaktif semata.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat program mitigasi risiko iklim dan memperluas akses adopsi teknologi pertanian adaptif iklim. Selain itu juga memantapkan dukungan terhadap infrastruktur pertanian yang dapat mengurangi dampak buruk cuaca ekstrem.
“Kita perlu memastikan bahwa strategi kita mencakup kesiagaan di hulu dan hilir proses produksi. Ada kebutuhan nyata untuk memperkuat sistem irigasi yang fleksibel, alat pertanian yang sesuai dengan perubahan iklim, serta akses modal bagi petani untuk menerapkan teknologi adaptif,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran penyuluhan pertanian dan lembaga pendukung lain untuk membantu petani memahami skenario risiko cuaca dan memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi ekstrem.
“Pertanian tidak lagi bisa dilihat sebagai aktivitas yang statis. Dengan perubahan cuaca yang makin sering terjadi, kita harus memperkuat ketahanan sistem pertanian kita—bukan hanya produksi untuk satu musim, tapi jangka panjang,” tambah Heri.
“Ini tantangan bersama. Kalau kita tidak bergerak sekarang, risiko gagal panen tidak hanya akan berdampak pada petani, tetapi juga pada stabilitas harga pangan dan ketahanan sosial masyarakat,” pungkas Heri.
