Ad imageAd image

Anak Pasutri Tunanetra Semarang Ditolak Sekolah Negeri, Sekda Jateng: DTKS Bermasalah

Athok Mahfud
By Athok Mahfud 934 Views
2 Min Read
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno. (Foto: Athok Mahfud/Indoraya)

INDORAYA – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Sumarno menanggapi seorang anak perempuan dari pasangan suami istri (pasutri) penyandang disabilitas nutranetra di Kota Semarang yang ditolak saat mendaftar PPDB SMA negeri lewat jalur afirmasi.

Anak bernama Vita Azahra tidak bisa daftar SMA negeri karena keluarganya tergolong miskin kategori P4 (rentan miskin) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Adapun yang bisa masuk sistem hanya P1 (miskin ekstrem), P2 (sangat miskin), dan P3 (rentan miskin).

Menanggapi hal ini, Sekda Provinsi Jateng Sumarno mengatakan, terdapat masalah atau kesalahan dalam DTKS. Sehingga ini yang menyebabkan anak pasutri tunanetra tersebut tidak bisa mendaftar PPDB SMA negeri jalur afirmasi.

“Mungkin semua memahami bahwa DTKS kita masih bermasalah, sehingga ada kejadian anak pasutri tunanetra yang sebenarnya bisa masuk jalur afirmasi tetapi tidak bisa,” ujarnya usai menghadiri Bimtek Keluarga Berintegritas (Kertas) di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Senin (8/7/2024).

Menurutnya, jika melihat kondisi keluarga, anak tersebut bisa mendaftar lewat jalur afirmasi. Sehingga perlu perbaikan DTKS. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk melakukan perbaikan data keluarga Vita.

“Itu bukan dari sisi PPDB yang bermasalah, tetapi dari DTKS yang tidak sesuai. Kami sudah menyampaikan ke teman-teman dan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk perbaikan data,” ungkap Sumarno.

Menurutnya, masalah perbaikan data ialah hal yang urgen karena menentukan status sosial keluarga. Pasalnya basis data itu digunakan untuk penanganan kemiskinan ekstrem agar lebih tepat sasaran.

“Masalah perbaikan data ini memang kami tunggu-tunggu juga, kemarin dari BPS melakukan pemantauan sosial ekonomi, makanya itu menjadi basis data untuk penanganan kemiskinan agar lebih presisi,” ucap Sekda Jateng.

Sementara terkait nasib Vita, Pemprov Jateng menjamin anak pasutri tunanetra tersebut bisa sekolah. Jika sekolah negeri tidak bisa, Pemprov akan memberikan beasiswa untuk bisa sekolah di swasta.

“Memang kalau secara prosedur PPDB tidak bisa masuk, tetapi kami Pemprov Jateng berkomitmen dia harus tetap sekolah, masalah biaya akan kami upayakan lewat beasiswa. Ada jaminan untuk itu, tetapi tidak harus di negeri, maksudnya tetap harus sekolah,” tandas Sumarno.

Share this Article