Ad imageAd image

Anak Pasutri Tunanetra Ditolak SMA Negeri, Pemprov Jateng Dinilai Kurang Tanggap

Athok Mahfud
By Athok Mahfud 3 Views
4 Min Read
Penasehat Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) Kota Semarang, Zainal Abidin. (Foto: Athok Mahfud/Indoraya)

INDORAYA – Penasehat Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) Kota Semarang, Zainal Abidin menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jaten) kurang peka dan kurang tanggap atas persoalan yang dihadapi seorang anak dari pasangan suami-istri (pasutri) penyandang disabilitas yang tidak bisa mendaftar PPDB SMA negeri.

Dia merasa prihatin mendengar kabar Vita Azahra (15), anak dari pasutri penyandang disabilitas tunanetra di Kota Semarang yang ditolak saat mendaftar sistem PPDB lewat jalur afirmasi. Padahal keluarga Vita tergolong miskin dan sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Diketahui bahwa Vita tidak bisa mendaftar PPDB SMA negeri lewat jalur afirmasi karena keluarganya tergolong miskin kategori P4 (rentan miskin). Dalam DTKS sendiri, ada beberapa kategori keluarga miskin.

Namun yang masuk dalam sistem PPDB jalur afirmasi hanya tiga, yaitu P1 (miskin ekstrem), P2 (sangat miskin), dan P3 (rentan miskin). Sedangkan keluarga Vita kategori P4, sehingga tidak terdaftar dalam sistem PPDB.

Menurut Zainal, berdasarkan kondisi keluarga, mulai dari aspek kesehatan, pekerjaan, tempat tinggal, dan ekonomi, keluarga Vita seharusnya bisa tergolong kategori P1 (miskin ekstrem), bukan P4 (rentan miskin).

“Saya selaku penasehat ITMI Kota Semarang sangat prihatin atas keteledoran dan ketidakcermatan petugas verifikasi dan validasi, mulai dari Kelurahan hingga Kementerian Sosial,” kata Zainal Petir di rumah Vita, Kelurahan Tembalang, Kota Semarang, Kamis (4/7/2024).

Menurutnya, pemerintah kurang cermat dan teliti saat mendata keluarga miskin. Seharusnya data DTKS diperbaiki secara rutin dan sepanjang waktu. Karena hal ini berdampak pada hak-hak atau pelayanan publik yang didapatkan.

“Sehingga warga yang mestinya kategori ekstrim miskin atau P1 tidak masuk kategori. Dampaknya jadi anaknya tidak bisa diterima di sekolah negeri karena ketika daftar lewat jalur afirmasi tidak bisa nyantol (masuk) di aplikasi pendaftaran,” ungkap dia.

Dirinya sudah menyampaikan masalah ini kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Lebih lanjut dia berharap bahwa Vita yang merupakan anak pasutri disabilitas dan tergolong tidak mampu ini bisa melanjutkan pendidikan di SMA negeri.

“Saya sudah sampaikan kepada Disdikbud Jateng, mestinya sesuai aturan, instrumen yang harus digunakan klasifikasi di DTKS bahwa Bu Umi dan Pak Warsito (orang tua Vita) itu harus masuk ekstrem miskin atau P1 harusnya,” beber dia.

“Karena di indikator itu yang ga punya rumah, pekerjaan ga tetap, disabilitas, ini sudah masuk semua. Tapi di DTKS punya Kemensos, orang tua ini pengen anaknya sekolah di SMA negeri tapi masuk P4,” imbuh Zainal Petir.

Lebih lanjut dia berharap agar Dinas Sosial memperbaiki data DTKS keluarga Vita dan Dinas Pendidikan memberi kesempatan agar Vita bisa melanjutkan pendidikan di SMA negeri.

Di luar itu, Zainal Petir yang juga Ketua LBH PETIR (Penyambung Titipan Rakyat) juga menyoroti carut-marut pendataan keluarga tidak mampu. Terkadang, pemerintah tidak memasukkan orang miskin dalam DTKS karena malu dan tidak mau mengakuinya.

“Jadi saya minta wali kota, bupati, gubernur, jangan sampe malu, jangan sampe memerintahkan kepada kelurahan atau desa, kalau warga itu miskin, ya sudah tulis miskin saja, tulis apa adanya, toh itu menjadi tanggung jawab pemerintah,” tegas Zainal Petir.

Share This Article