INDORAYA – Sekelompok aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta melakukan aksi demontrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di depan Kantor DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (25/2/2025).
Aksi ini dilakukan oleh kader HMI Cabang Yogyakarta dan puluhan kader HMI utusan cabang dari seluruh Indonesia yang tergabung sebagai peserta intermediate training atau Latihan Kader (LK2) dan Latihan Khusus Kohati (LKK).
Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta, Gunawan Fiantara mengungkapakan alasan melibatakan peserta training tersebut bahwa agar peserta lebih kritis menyikapi problem kebangsaan saat ni.
“Inikan mereka baru selesai training jadi mereka diajak untuk menyikapi problem kebangsaan yang lagi kritis ini dengan aksi demontrasi,” ucap Gunawan.
Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Yogyakarta Faisal L. Umanailo, berkata, aksi ini untuk menyuarakan berbagai tuntutan terhadap Presiden Prabowo yang dinilai telah mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.
“Kami mahasiswa dari berbagai penjuru daerah Indonesia dari Ace sampai NTT berkumpul hari ini untuk menyampaikan aspirasi,” ujar Faisal dalam orasinya.
Para demonstran juga menyoroti berbagai persoalan sosial yang dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat. Seperti permasalahan pagar laut, kelangkaan gas LPG 3 Kg, dan berbagai kebijakan lain.
Para aktivis HMI tersebut mendesak pemerintah mengubah kebijakan yang dinilai kurang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Selain itu, kebijakan makan bergizi gratis juga menjadi sorotan. Kader HMI itu menilai program tersebut tidak tepat sasaran dan segerah dievaluasi oleh pemerintahan.
“Makan bergizi gratis justru membuang-buang anggaran dan tidak tepat sasaran,” ucap seorang demonstran yang juga merupakan peserta LK2 HMI Cabang Yogyakarta.
Pada kesempatan itu, massa kader HMI menyampaikan delapan tuntunan di depan Kantor DPRD Provinsi DIY. Pertama, hapuskan multi fungsi ABRI. Keterlibatan militer di sektor sipil yang berpotensi menciptakan represi dan kehidupan demokratis.
Kedua, meminta pemerintah mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang berpotensi mengancam kepentingan rakyat karena kebijakan ini berdampak pada layanan pendidikan dan kesehatan.
Ketiga, evaluasi total program makan bergizi gratis yang dinilai menghabiskan anggaran negara dan tidak tepat sasaran. Keempat, merombak Kabinet Merah Putih yang dianggap terlalu gemuk namun banyak menteri tidak berkompeten di bidangnya.
Kelima, reformasi dan evaluasi secara menyeluruh terhadap institusi Poldi demi tercitanya profesinalisme dan menghilangkan budaya refresif. Keenam, menciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran bidang pendidikan.
Tuntutan ketujuh mencabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati, serta hentikan perampasan lahan rakyat. Terakhir aktivis juga menuntut Pemkot Yogyakarta menyelesaikan problem pedagang kaki lima di Malioboro.