INDORAYA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, Jawa Tengah, mendorong penguatan layanan pendidikan dasar dan menengah di wilayah kepulauan dengan mengusulkan pembangunan sekolah terintegrasi di Kecamatan Karimunjawa. Langkah ini dinilai krusial untuk menjawab keterbatasan akses pendidikan yang selama ini dihadapi siswa di kawasan tersebut.
Bupati Jepara Witiarso Utomo menyampaikan, kondisi geografis Karimunjawa membuat siswa harus berpindah ke Jepara daratan untuk melanjutkan pendidikan, yang berdampak pada tingginya beban biaya keluarga.
“Keberadaan sekolah terintegrasi diperlukan agar siswa kepulauan Karimunjawa tidak harus melanjutkan pendidikan ke Jepara daratan. Selama ini, mobilitas antarpulau menimbulkan beban biaya yang tinggi bagi keluarga,” kata Witiarso Utomo kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti saat peresmian gedung revitalisasi SMP Negeri 1 Tahunan, Sabtu (04/01/2025).
Sekolah terintegrasi yang diusulkan tersebut dirancang mencakup seluruh jenjang pendidikan formal, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, agar peserta didik dapat menempuh pendidikan secara berkelanjutan di wilayah kepulauan.
“Harapannya, di Karimunjawa bisa dibangun sekolah terintegrasi dari SD, SMP sampai SMA, sehingga anak-anak kita tidak harus bersekolah di Jepara dengan cost yang lebih tinggi,” ujarnya.
Menanggapi usulan tersebut, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyatakan pemerintah pusat membuka ruang pembahasan lebih lanjut. Ia meminta Pemkab Jepara menyiapkan rancangan induk atau masterplan sebagai bahan kajian awal.
Usulan pembangunan sekolah terintegrasi itu, lanjutnya, akan dibahas bersama kementerian terkait dan DPR, terutama dalam kerangka penguatan layanan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sejalan dengan arahan tersebut, Pemkab Jepara memastikan akan segera melakukan pendalaman serta mempercepat penyusunan perencanaan site plan sebagai bagian dari tahapan awal realisasi program.
