Stagflasi sendiri ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat, disertai dengan kenaikan harga (inflasi). Kondisi ini turut diwaspadai Indonesia, bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan jajarannya untuk menekan inflasi.
“Sekitar 10 hari yang lalu saya menghadap Bapak Presiden, melaporkan kondisi inflasi dan beliau langsung menginstruksikan kepada seluruh menteri untuk kendalikan inflasi. Insya Allah 18 Agustus kita akan rakornas TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) yang insya Allah akan diberikan arahan langsung oleh Bapak Presiden,” beber Perry.
Perry menyoroti inflasi harga pangan bergejolak atau volatile foods di Indonesia yang tembus 11,47% dan memberikan andil besar terhadap inflasi tahunan 4,94% sampai Juli 2022. Angka itu disebut telah melewati batas seharusnya.
“Mestinya inflasi pangan itu tidak boleh lebih dari 5%, atau paling tinggi 6%. Ingat inflasi pangan itu adalah masalah perut, masalah rakyat dan itu langsung kesejahteraan masyarakat. Ini bukan masalah ekonomi saja, tapi masalah sosial bagaimana nanti Oktober dan seterusnya jangan sampai ada masalah politik,” kata Perry.
Itu lah kenapa GNPIP digerakkan salah satunya untuk mengendalikan inflasi agar terjaga pada tingkat yang rendah dan stabil demi menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia. Jika sudah begitu, harga komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat dapat terjangkau.
“Kita harus turunkan paling tinggi 6%, kalau bisa 5% dan ini bukan masalah ekonomi, ini masalah sosial, masalah rakyat,” tandasnya.
