INDORAYA – Masifnya aksi demonstrasi di sejumlah daerah di Jawa Tengah (Jateng) pada akhir Agustus hingga awal September lalu yang berujung pada kerusuhan, masih menjadi topik yang menarik untuk diskusikan.
Forum Wartawan Pemprov -DPRD Jawa Tengah (FWPJT) bersama Bank Jateng memfasilitasi kegiatan diskusi bertajuk “Demo Rusuh atau Perusuh Demo” yang digelar di selasar Kantor Gubernur Jateng, Kamis (9/10/2025).
Diskusi ini menghadirkan berbagai unsur, mulai dari kepolisian, pengamat, pelajar, akademisi, hingga perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Dosen Universitas Bhayangkara, Dr. T. Supriyadi, menyampaikan pandangannya terkait fenomena masifnya demonstrasi di Jateng yang berujung ricuh. Ia yang konsen terhadap dinamika ini bahkan melakukan riset mengenai perilaku sosial dalam aksi massa.
Dari hasil risetnya, Supriyadi mengungkapkan bahwa sebagian besar pelaku kericuhan berasal dari kalangan muda yang mudah terprovokasi oleh narasi di media sosial.
“Sebagian besar pelaku adalah anak muda dan mahasiswa yang tidak memahami konteks aksi. Mereka terbawa arus provokasi daring,” ujarnya.
Menurutnya, yang terjadi di ruang digital saat ini bukan sekadar percakapan daring, melainkan fenomena profiling influence, di mana identitas kelompok di dunia maya menular hingga membentuk perilaku nyata di lapangan.
“Media sosial kini bukan hanya ruang ekspresi, tetapi juga pemantik emosi massal. Satu narasi provokatif bisa menjelma menjadi gelombang aksi, bahkan kekacauan,” katanya.
Supriyadi menegaskan pentingnya masyarakat kembali menempatkan aparat sebagai pelindung, bukan pihak yang harus dihadapi.
“Polisi bekerja dalam koridor hukum dan HAM. Yang penting, baik petugas maupun peserta aksi harus menjunjung prinsip saling menghormati,” tegasnya.
Lebih lanjut, dia juga mendorong pendekatan edukatif dalam penanganan aksi mahasiswa. Menurutnya, kebebasan berpendapat harus dihormati, tapi tidak boleh disalahgunakan. Jika aksi berujung rusuh, hal ini mencederai tujuan awalnya.
Sementara itu, pegiat Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Jateng, Syaiful Arifin, menilai bahwa gelombang demonstrasi yang terjadi belakangan ini merupakan kombinasi antara frustrasi publik dan derasnya arus disinformasi di media sosial.
“Kerusuhan itu adalah akumulasi kekecewaan terhadap kondisi ekonomi, kenaikan pajak, dan lambatnya respons pemerintah. Lalu muncul pihak yang menunggangi lewat arus disinformasi,” kata Syaiful yang juga seorang jurnalis.
Ia menggambarkan dinamika itu seperti pusaran. Bermula dari keresahan ekonomi, tersulut oleh tragedi kematian seorang ojek online yang mengguncang emosi publik, lalu membesar menjadi arus perlawanan yang menyatukan beragam elemen masyarakat.
“Begitu disinformasi ikut berperan, situasi langsung tak terkendali,” ungkap Syaiful.
Lima Pola Hoaks dan Tantangan Literasi Digital
Menurut Syaiful, Mafindo telah memetakan berbagai konten yang beredar menjelang aksi demonstrasi. Konten-konten hoaks ini tumbuh pesat di media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan Facebook.
“TikTok paling dominan karena lintas usia dan paling mudah menyebar. Anak muda paling rentan,” jelasnya.
Ia menegaskan, hoaks bukan pemantik utama kerusuhan, tetapi menjadi bahan bakar yang memperkuat amarah publik dan mendorong massa turun ke jalan.
“Hoaks dan gejolak sosial ibarat api dan bensin—saling menyulut hingga membesar,” ujarnya.
Dari hasil pemantauan Mafindo, terdapat lima pola hoaks yang paling sering beredar. Pertama, Ssigmatisasi ideologis, seperti tudingan bahwa aksi disusupi kelompok ekstrem atau PKI.
Kedua, konspirasi asing, yang menuding adanya campur tangan CIA maupun tokoh internasional seperti George Soros. Ketiga, eskalasi kekerasan palsu, berupa video bohong tentang bentrokan atau pembakaran.
Keempat, isu kekerasan seksual, yang memecah solidaritas publik dan menimbulkan konflik horizontal. Kelima, konten daur ulang, yakni video lama yang diedit ulang dan diklaim sebagai peristiwa baru.
Ia menilai, rendahnya literasi media dan informasi (LMI) menjadi akar persoalan. Menurutnya, sebagian masyarakat terlalu mudah percaya pada pesan yang diterima melalui WhatsApp atau media sosial tanpa memverifikasi.
Untuk itu, pihaknya menyerukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari media, lembaga pendidikan, komunitas, dan aparat, untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap hoaks.
“Masyarakat harus kritis, skeptis, dan berhati-hati sebelum membagikan konten. Apalagi jika isinya menimbulkan kemarahan,” ungkap Syaiful.
