INDORAYA – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi melakukan perombakan terhadap pimpinan di dua dinas strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dua instansi yang mengalami pergantian pejabat tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng.
Pelantikan dilaksanakan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Senin (10/11/2025), yang menjadi ajang pergeseran posisi penting di jajaran Pemprov Jateng. Dalam kesempatan itu, Tri Harso Widirahmanto resmi diangkat sebagai Kepala Satpol PP Jateng, setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dispermadesdukcapil. Sementara itu, jabatan yang ditinggalkannya kini diisi oleh Nadi Santoso, yang sebelumnya memimpin Bapenda Jateng.
Selain pelantikan dua pejabat tersebut, acara juga disertai dengan pengukuhan sejumlah pejabat fungsional, penugasan kepala sekolah baru, serta pengangkatan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Pergantian jabatan ini diharapkan mampu memberikan dorongan baru bagi roda pemerintahan daerah agar bekerja lebih cepat, adaptif, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
Usai pelantikan, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno, menekankan pentingnya menjaga integritas dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas baru. Ia menegaskan bahwa jabatan bukan hanya sekadar posisi, tetapi amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan masyarakat.
“Jabatan itu amanah. Kita ditempatkan di mana saja, tanggung jawabnya sama: bagaimana bisa mengabdi untuk masyarakat. Karena semua struktur pemerintahan pasti bersinggungan dengan pelayanan publik,” ujar Sumarno.
Sumarno juga menepis pandangan bahwa ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang dianggap lebih “basah” dibanding lainnya. Ia menyebut anggapan tersebut sebagai hal yang keliru dan tidak mencerminkan integritas seorang ASN sejati.
“Gak ada istilah OPD basah atau kering. Kalau mau basah, ya di Pusdataru atau BPBD pas banjir, basah kuyup,” selorohnya yang disambut tawa peserta pelantikan.
Meski disampaikan dengan candaan, Sumarno menegaskan bahwa setiap ASN harus menjauh dari pola pikir yang mengaitkan jabatan dengan keuntungan finansial.
“Kalau kita masih bicara soal OPD basah atau kering, berarti integritas kita belum utuh. ASN sudah punya gaji dan tunjangan sesuai tanggung jawab masing-masing. Yang utama itu bagaimana kita amanah di tempat kita bertugas,” tegasnya.
Ia menutup dengan harapan agar rotasi jabatan kali ini menjadi kesempatan bagi pejabat baru untuk memperkuat kinerja birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik di Jawa Tengah.
“Ditempatkan di mana pun, tetaplah jaga integritas. Itu ukuran utama dalam mengabdi,” pungkasnya.
