INDORAYA – Ada momen menarik ketika Calon Wali Kota Semarang nomor urut 2 Yoyok Sukawi merespons pertanyaan rivalnya, Agustina Wilujeng tentang progam akses pendidikan gratis dalam debat perdana Pilwakot Semarang 2024.
Saat itu, Yoyok memaparkan bahwa dia berkomitmen memberikan layanan pendidikan gratis bagi siswa TK, SD, dan SMP baik negeri maupun swasta. Termasuk pula mencakup sekolah-sekolah keagamaan yang ada di Kota Semarang.
Namun, seusai Yoyok menjelaskan, Agustina justru bertanya terkait siswa SMA dan SMK yang tidak menjadi sasaran penerima program ini. Yoyok lalu menyanggah, jenjang sekolah menengah atas dan kejuruan itu ialah kewenangan pemerintah provinsi.
Pada momen itu, Yoyok Sukawi juga menyinggung Agustina Wilujeng yang merupakan pimpinannya di Komisi X DPR RI periode 2019-2024. Komisi X, tempat di mana Yoyok dan Agustina bertugas, membidangi urusan pendidikan.
“Mohon maaf, Ibu selaku pimpinan saya di Komisi X, bahwa urusan pendidikan SMA, dan SMK adalah kewenangan dari pemerintah provinsi, saya ingatkan kembali bahwa Pemerintah Kota Semarang punya kewenangan untuk TK, SD, dan SMP,” kata Yoyok di Hotel MG Setos Kota Semarang, Jumat (1/11/2024).
Yoyok yang berpasangan dengan Joko Santoso alias Joss itu menegaskan, komitmen akses pendidikan gratis disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Artinya hanya siswa TK hingga SMP saja yang menjadi sasaran program.
“Bu Agustin yang saya hormati, makanya pemerintahan Yoyok Sukawi-Joko Santoso akan memprioritaskan urusan pendidikan pada urutan pertama seperti amanah undang-undang. Inilah yang akan kami gratiskan agar semua warga Kota Semarang mendapatkan akses pendidikan yang sama, adil, dan merata,” ujarnya.
Pasangan yang diusung Koalisi Semarang Maju Bermartabat ini optimistis menggratiskan siswa bersekolah. Akses pendidikan gratis itu akan mendapatkan alokasi 20 persen dari total APBD Kota Semarang sesuai dengan amanat UU Sistem Pendidikan Nasional.
“APBD Semarang ini Rp 5,8 triliun, dengan anggaran 20 persen artinya sekitar Rp 1,2 triliun, kita optimistis penempatan anggaran pendidikan pada tempatnya akan mampu memenuhi sekolah gratis untuk semuanya. Jadi di sini masalah optimisme, kita bisa,” ujar Yoyok Sukawi.
Hal yang diungkapkannya adalah tanggung jawab pembiayaan pendidikan untuk menjadi modal dalam melahirkan SDM unggul dan berdaya saing. Menurutnya, upaya ini adalah langkah meneruskan kinerja pemimpin yang sebelumnya belum mencapai target.
“Kami optimistis uang dari mana, kalau memprioritaskan urusan pendidikan menjadi urutan pertama artinya uang harus cukup dulu untuk memenuhi prioritas selanjutnya,” beber Yoyok Sukawi.
