INDORAYA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Abdul Kholik, menyoroti kurangnya layanan di berbagai sektor di Jawa Tengah (Jateng). Dia memberikan sejumlah catatan untuk pelayanan di sektor kesejahteraan sosial, pendidikan, hingga kesehatan.
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu menerima aspirasi dan aduan dari berbagai lapisan masyarakat dalam Dialog Publik dan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Agenda ini digelar di Kantor DPD RI Perwakilan Jawa Tengah, Jalan Imam Bonjol, Kota Semarang, Selasa (6/2/2024).
Dalam dialog ini, Abdul Kholik menerima berbagai aspirasi dari guru swasta, tenaga kesehatan, dan organisasi masyarakat lainnya. Pertama soal lembaga sosial yang menangani fakir, miskin, lansia, dan orang terlantar belum mendapatkan perhatian.
“Tadi misalnya di sektor sosial, kita masih mendapatkan begitu banyak urusan dan kewenangan di lembaga sosial kemasyarakatan yang menangani para fakir miskin, orang tua, orang jompo, itu belum mendapatkan perhatian. Ini amanat konsitusi yang mesti diwujudkan,” katanya.
Terkait hal ini, Kholik akan berkomunikasi dengan Pemprov Jawa Tengah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan lembaga sosial yang sudah mengabdikan diri untuk membantu fakir, miskin, lansia, dan orang terlantar.
“Tadi ada aspirasi, mudah-mudahan ke depan Pemerintah Jateng mampu memberikan fasilitas yang lebih baik kepada para lembaga sosial yang menangani masalah orang miskin, yatim piatu, jompo, yang mestinya itu jadi urusan negara juga, urusan pemda juga. Itu di bidang sosial kemasyarakatan juga,” ucap Kholik.
Di sektor pendidikan, dia menerima laporan masih adanya diskriminasi terhadap lembaga pendidikan swasta. Menurutnya, masih ada kesenjangan antara pendidikan negeri dan swasta dalam hal fasilitas penunjang.
“Kita masih menemukan terjadinya dalam tanda kutip diskriminasi di sektor pendidikan. Pendidikan swasta masih mengahadapi banyak sekali keterbatasan, sementara di pendidikan pemerintah itu fasilitasnya sangat berlebihan,” ujarnya.
Kata Kholik, antara pendidikan negeri dan swasta harus seimbang, tidak boleh ada kesenjangan Pasalnya keduanya memiliki fungsi yang sama, untuk mencerdaskan kehidupan generasi bangsa.
“Sekolah swasta pun ini institusi yang melaksanakan tugas negara, mencerdaskan kehidupan masyarakat, sehingga harusnya juga difasilitasi secara layak oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga tadi, siswanya, guru, sekolahnya mestinya mendapatkan fasilitas dari pemerintah secara lebih setara dan lebih layak,” ungkapnya.
Selanjutnya soal kesehatan, dia mendapat aduan dari tenaga kesehatan untuk dibuka kembali perekrutan PPPK golongan tenaga kesehatan jalur afirmasi.
Setelah menerima berbagai masukan dari masyarakat, dia akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Ahdul Kholik berharap pemerintah bisa merespon dan menindaklanjutinya keresahan dari masyarakat tersebut.
“Sektor kesehatan, tadi ada permohonan dari para pelaku kesehatan agar ada afirmasi kembali untuk para nakes yang memang untuk Jateng itu masih sanhat kurang. Ini beberap hal yang bisa kita jadikan bahan, sekaligus juga fase-fase penentuan di Pemilu, mudah-mudahan ke depan berbagai isu ini akan menjadi sebuah perjuangan dan berbuah kebijakan,” katanya.