INDORAYA – Sebanyak 80 ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Kamboja pekerja ilegal. Mayoritas dari mereka terjemurus dalam bidang pekerjaan yang berhubungan dengan judi online dan penipuan.
Hal ini dikatakan oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding usai berkunjung di Kantor Gubernur Jateng, Selasa (15/4/2025). Menurutnya, Indonesia tidak mempunyai kerja sama dengan Kamboja, sehingga PMI di sana ilegal.
“Semuanya itu ilegal. karena kita enggak punya kerja sama penempatan dengan mereka (Kamboja) ada 80 ribu (PMI),” kata Abdul Kadir saat ditemui di Kantor Gubernur Jateng.
Dikatakan dia, negara Kamboja memang menjadi negara baru yang banyak diminati generasi muda di Indonesia untuk mengadu nasib di luar negeri. Menurutnya, mayoritas PMI di Kamboja bekerja di sektor judi online hingga scamming.
“Ada yang operator judi online, ada yang restoran, ada yang scamming. Rata-rata judi online sama scamming,” beber Abdul Kadir.
Soal persoalan pekerja migran bermasalah, dia menyebut bahwa mayoritas berasal dari mereka yang berangkat secara ilegal. Tujuannya pun ke berbagai negara di dunia.
“Tujuan negaranya bisa Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, Taiwan, dan yang kini sedang tren: Kamboja dan Myanmar,” ungkapnya.
Lebih lanjut dia membeberkan banyak korban yang terjerat PMI ilegal adalah anak-anak muda terdidik yang tertipu lewat lowongan fiktif di media sosial.
Tujuannya berkunjung ke Jateng ialah dalam rangka memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah terkait penempatan PMI, khususnya di Jateng.
Dalam pertemuan yang dihadiri Gubernur Jateng Ahmad Luthfi serta sembilan bupati dari daerah kantong PMI tersebut, Karding menekankan pentingnya menyiapkan tenaga kerja berketerampilan menengah ke atas untuk diberangkatkan ke luar negeri.
“Hari ini saya sengaja melaksanakan kunjungan kerja bersilaturahmi dengan Gubernur Jawa Tengah, sahabat saya, dan juga para bupati dari sembilan daerah kantong PMI. Ini untuk mengkonsolidasi penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan level medium skill ke atas,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Kementerian P2MI menyoroti pentingnya penciptaan ekosistem pelatihan yang baik guna menjamin keberhasilan program penempatan tersebut.
“Mengirim orang ke luar negeri tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada transfer pengetahuan dan keterampilan. Itu yang sebenarnya mahal dan berharga ketika mereka pulang nanti,” ungkap
Sementara Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyampaikan koordinasi dengan instansi terkait untuk meminimalisir penyaluran secara ilegal perlu diperkuat.
“Kita harus jemput bola. Jangan ada kasus kemudian baru kita turun. Mulai rekrutmen sudah mulai dilibatkan kepala desa, kemudian pernyataan kepala desa, sampai tataran atas. Kemudian tempatnya,” ungkapnya.