INDORAYA – Kemiskinan ekstrem masih menjadi fokus persoalan yang terus diintervensi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng). Pemprov Jateng telah menyiapkan delapan strategi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di 17 kabupaten.
Delapan strategi penanganan kemiskinan ekstrem tersebut diupayakan melalui pendekatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan jamban sehat, pemenuhan air bersih, listrik murah, penanganan stunting, disabilitas, anak putus sekolah, dan orang tidak bekerja.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Pembangunan Daerah Setda Jateng, Endi Faiz Effendi dalam FGD bertema “Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem” di Gedung C lantai 10, Sekretariat Daerah JawaTengah, Rabu (27/9/2023).
“Kita akan menuntaskan sisa intervensi yang menjadi strategi legacy (warisan) dari gubernur kemarin (Ganjar Pranowo). Ada delapan intervensi dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Jateng,” katanya.
Adapun 17 daerah yang masih tergolong miskin ekstrem meliputi Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, dan Magelang. Kemudian Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri, dan Wonosobo.
Endi optimistis target pengentasan kemiskinan ekstrim di Jateng dapat tercapai. Terlebih dengan adanya kolaborasi dengan stakeholder terkait untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan ekstrim di Jateng.
Di antara stakeholder yang diajak kerja sama yaitu organisasi perangkat daerah (OPD), Baznas, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), perusahaan swasta melalui dana CSR, dan filantropi Indonesia.
“Kalau kita pakai dana APBD Provinsi terbatas. Ini adalah gerakan kebersamaan dan gotong royong semua unsur stakeholder, dari Baznas, CSR, UPZ, filantropi Indonesia, dan anggaran lain di luar pemerintah itu bisa bergotong royong bekerja sama untuk penuntasan penyediaan fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat,” kata Endi.
Sementara itu Sekretaris Daerah Jateng Sumarno mengatakan, pihaknya sudah melakukan identifikasi persoalan kemiskinan ekstrem. Dari identifikasi itu nantinya menghasilkan program yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat.
“Kita sudah mengidentifikasi strategi penanganan kemiskinan ekstrim. Seperti masalah RTLH, masalah air bersih, dan masalah anak tidak sekolah, ini yang kita selesaikan. Yang tidak kalah penting adalah pemberdayaan masyarakat di daerah miskin ekstrem,” ungkapnya.
Selain program bantuan konsumtif, program pemberdayaan masyarakat yang menyasar daerah miskin ekstrem dinilai sangat penting. Dengan menggandeng Baznas dan stakeholder lain, pihaknya menghadirkan program pelatihan dan pendampingan wirausaha, pertukangan, dan keterampilan lainnya.
“Yang jauh lebih penting adalah bagaimana mereka mendapat bantuan tetapi bagaimana bisa berdaya, bisa mempunyai pekerjaan dan penghasilan rutin sehingga mereka bisa terentaskan dari kemiskinan,” beber Sumarno.
Menurutnya, penanganan kemiskinan di Jateng dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Seluruh elemen harus bergerak bersama menuntaskan persoalan-persoalan kemiskinan di daerah-daerah zona merah atau masuk kategori miskin ekstrem.
“Kita berharap, kita bikin program di 2024 kemiskinan ekstrem di Jateng dapat dituntaskan. Ini juga menjadi bagian dari target pemerintah pusat,” tandas Sumarno.