Ad imageAd image

59 Kasus Tambang Ilegal Terjadi di Jateng, Pemprov Perketat Perizinan Pertambangan

Athok Mahfud
By Athok Mahfud 833 Views
2 Min Read
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Boedyo Dharmawan. (Foto: Dok. Athok Mahfud/Indoraya)

INDORAYA – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mencatat selama periode Januari-Mei 2024, ada sebanyak 59 kasus tambang ilegal yang beroperasi di Jateng.

Menurut Kepala ESDM Jateng, Boedyo Dharmawan, 59 kasus tambang ilegal itu telah ditindaklanjuti bersama tim terpadu. Ke depan Pemprov bakal memperketat proses perizinan tambang, khususnya Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

“Untuk komitmen dalam penataan pengelolaan pertambangan MBLB, Pemprov Jateng saat ini juga sedang berproses menyusun Raperda. Sekarang sudah dilakukan pembahasan,” kata dia.

BACA JUGA:   Bawaslu Jateng Buka Posko Pengaduan, Warga Tercatut Pendukung Bakal Calon DPD Bisa Melapor

Dia berharap Raperda tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan bisa segera ditetapkan tahun 2024. Sehingga bisa menjadi dasar hukum pengelolaan pertambangan di Jateng.

Berdasarkan data ESDM Jateng, pasca terbitnya Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pertambangan MBLB, Jateng telah menerbitkan perizinan pertambangan pada 56 perizinan pada 2022, 189 perizinan pada 2023, dan periode Januari-Mei 2024 36 perizinan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno meminta agar izin pertambangan di wilayahnya  diperketat, supaya kelestarian alam tetap terjaga.

BACA JUGA:   Gus Yasin Nyalon DPD RI, Diawali Salat Hajat dan Pilih Daftar di Kamis Pahing

“Saat kita mengeluarkan perizinan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), maka betul-betul perlu dilakukan asesmen,” kata dia.

Sebab, lanjut Sumarno, apabila salah dalam melakukan asesmen, dampak yang muncul bisa buruk buat lingkungan.

Dia mencontohkan, adanya penambangan ilegal banyak yang berdampak buruk terhadap alam maupun masyarakat di sekitar lokasi galian.

“Pelaku penambang ilegal tidak merasakan dampaknya, tapi yang merasakan adalah masyarakat. Maka kewajiban kita di pemerintahan untuk menjaga kondisi lingkungan,” ujar Sumarno.

Share this Article