INDORAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) terus memacu penguatan program satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) satu desa dampingan. Hingga periode 2019–2025, sebanyak 452 desa di 18 kabupaten prioritas telah mendapatkan pendampingan melalui program tersebut.
Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin menyampaikan bahwa program satu OPD satu desa dampingan telah berjalan selama lima tahun dan menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Ia menekankan perlunya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar implementasi program semakin maksimal.
Menurut Taj Yasin, pembangunan ekonomi tidak seharusnya hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi justru harus dimulai dari desa. Desa memiliki peran strategis sebagai penyangga ketahanan pangan sekaligus fondasi utama perekonomian daerah.
“Kalau ekonomi desa semakin baik, maka dampaknya juga akan baik bagi perkotaan,” kata Taj Yasin saat Rapat Evaluasi Desa Dampingan Tahun 2025 dan Koordinasi Rencana Desa Dampingan Tahun 2026 di Gedung Merah Putih, kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu, (17/12/2025).
Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Jateng, Taj Yasin juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini berperan aktif dalam menggerakkan program desa dampingan.
“Apresiasi kepada bapak ibu sekalian yang menjadi penggerak agar desa-desa itu mandiri dan sukses, termasuk masyarakatnya, sehingga kemiskinan bisa kita turunkan secara masif,” ujar dia.
Ia menegaskan bahwa tagline Ngopeni Nglakoni mencerminkan komitmen Pemprov Jateng untuk hadir secara nyata di tengah masyarakat. Setiap persoalan maupun aduan warga harus ditangani secara serius dan berkelanjutan.
“Ngopeni Nglakoni ini bukan sekadar slogan. Kita harus benar-benar mengopeni masyarakatnya, dan apa yang menjadi aduan harus kita lakoni,” tegasnya.
Dalam implementasi program desa dampingan, Pemprov Jawa Tengah menerapkan sembilan metode intervensi penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan berbagai sumber pendanaan.
Pendanaan tersebut berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, Baznas, hingga APBN yang disalurkan langsung ke pemerintah desa.
Sejauh ini, ratusan desa dampingan di Jawa Tengah telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pada tahun 2026, program desa dampingan akan kembali difokuskan di 16 kabupaten, dengan target pada 2027 angka kemiskinan ekstrem dapat ditekan lebih jauh.
Saat ini, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tercatat sebesar 9,48 persen dan ditargetkan terus menurun hingga mencapai 9 persen.
Beragam program intervensi telah direalisasikan, mulai dari pembangunan 4.636 unit rumah tidak layak huni (RTLH), 7.523 unit jamban, hingga penyediaan listrik murah bagi 1.292 kepala keluarga.
Selain itu, pembangunan jaringan air bersih, sarana dan prasarana umum, infrastruktur jalan dan jembatan desa, serta program sosial di bidang pendidikan juga terus dijalankan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah Gunawan Sudarsono menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana evaluasi program desa dampingan tahun 2025 dan perencanaan tahun 2026, tetapi juga sebagai media publikasi panduan pelaksanaan program satu OPD satu desa dampingan menuju desa yang lebih berdaya.
“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan peran CSR perusahaan maupun perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui program desa dampingan,” ujarnya.
