Ad imageAd image

40 Penyintas Aksi Terorisme Jateng Dipastikan Dapat Pembinaan dan Bantuan

Athok Mahfud
By Athok Mahfud 2 Views
2 Min Read
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana saat menerima kunjungan Direktur Perlindungan BNPT, Brigjen Pol Imam Margono bersama jajaran Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme di kantornya, Kamis (4/7/2024). (Foto: Dok. Pemprov Jateng)

INDORAYA – Sebanyak 40 penyintas aksi terorisme di Jawa Tengah (Jateng) dipastikan mendapatkan pembinaan serta bantuan sosial dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pemprov Jateng.

Berdasarkan data BNPT, setidaknya ada 40 penyintas tindak terorisme di Jateng. Terbanyak berada di wilayah Soloraya sekitar 21 penyintas. Pemprov akan memperkuat sinergi dengan BNPT dalam upaya pemenuhan bantuan dan pemulihan para penyintas.

Hal ini dikatakan oleh Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat menerima kunjungan Direktur Perlindungan BNPT, Brigjen Pol Imam Margono bersama jajaran Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme di kantornya, Kamis (4/7/2024).

“Korban akibat tindak terorisme ini memang perlu mendapatkan perhatian dan bantuan. Terutama untuk anak dan istri korban. Kalau perlu ada anggaran khusus untuk itu. Sementara untuk eks napiter sudah banyak dilakukan,” katanya, dalam keterangan yang diterima.

Dalam upaya pembinaan dan pemenuhan bantuan, Pemprov Jateng membutuhkan data penyintas aksi terorisme. Data ini nantinya akan digunakan untuk menentukan jenis bantuan apa yang diberikan.

“Kita butuh data penyintas yang sudah di-ssessment oleh BNPT. Beberapa kegiatan nanti mungkin bisa disinergikan. Termasuk terkait bantuan apa yang dibutuhkan oleh penyintas,” ungkap Nana.

Sementara Direktur Perlindungan BNPT, Brigjen Imam Margono berkata, penilaian kebutuhan terhadap masing-masing penyintas sudah dilakukan. Sejumlah kegiatan bisa diberikan kepada penyintas agar bisa melanjutkan hidupnya.

Sebab, kata dia, penyintas tindak terorisme tersebut menjadi tanggung jawab negara, mulai pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

“Peran BNPT mengkoordinasikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tentang kebutuhan korban ini. Kebutuhan korban itu banyak yang terhambat atutan teknis,” katanya.

Ia mencontohkan, untuk memberikan bantuan kepada korban harus melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Padahal tidak semua penyintas masuk dalam kategori miskin.

“Korban ini harus diperhatikan sendiri karena dilindungi undang-undang. Tidak semua korban itu miskin, tapi ia memerlukan bantuan,” kata Brigjen Imam Margono.

Kategori bantuan yang dibutuhkan tersebut meliputi bantuan medis, psikologis, psikososial, dan kompensasi. Secara detail ada yang berupa pendidikan untuk anak penyintas dan modal usaha untuk korban atau keluarga yang ditinggalkan.

“Kompensasi jelas aturannya. Minimal mereka harus dapat rehabilitasi psikologis karena trauma dan sebagainya,” tandasnya.

Share This Article