Ad imageAd image

3,70 Juta Warga Jateng Tercatat Masih Miskin, Separuhnya Tinggal di Perkotaan

Athok Mahfud
By Athok Mahfud 3 Views
3 Min Read
Ilustrasi kemiskinan di perkotaan (Foto: Istimewa)

INDORAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mencatat, persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,30 persen. Dari 10,77 persen pada Maret 2023 menjadi 10,47 persen pada Maret 2024.

Data BPS menunjukkan, hingga Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Jateng tercatat sebanyak 3,70 juta jiwa. Angka ini turun 87,20 ribu orang dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 3,79 juta jiwa.

Dilihat dari tempat tinggalnya, penduduk miskin Jateng separuhnya tinggal di perkotaan, dari 1,82 juta menjadi 1,83 juta orang. Sementara di perdesaan turun 101,02 ribu orang, dari 1,97 juta menjadi 1,87 juta orang.

Adapun persentase penduduk miskin di perkotaan turun 0,07 poin persen, dari 9,78 persen menjadi 9,71 persen. Demikian juga di perdesaan turun 0,53 persen, dari 11,87 menjadi 11,34 persen.

Kepala BPS Provinsi Jateng, Dadang Hardiwan mengatakan, yang mengalami penurunan bukan hanya persentase angka kemiskinan, tapi juga indeks kedalaman kemiskinan.

“Ada fenomena sosial ekonomi yang mempengaruhi penurunan kemiskinan. Di antaranya Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat, Perekonomian tumbuh,” katanya dalam keterangan yang diterima Indoraya.news, Senin (1/7/2024).

“Triwulan I/2024 tumbuh sebesar 4,97 persen (y-on-y), dan Penurunan Inflasi Tahun ke Tahun Inflasi pada periode Maret 2024 terhadap Maret 2023 (3,40 persen),” lanjut Dadang.

Dia menambahkan, penurunan persentase penduduk miskin ini juga dipengaruhi dengan intervensi kemiskinan ekstrem yang selama ini digalakkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Dadang, persentase kemiskinan sebesar 10,47 persen ini ialah yang paling rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan sebelum covid persentasenya juga masih di atas 10,47 persen.

Sementara Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana berkata, upaya penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga sosial. Termasuk instansi terkait seperti BPS, Bank Indonesia, Bulog, dan lainnya.

“Saya minta agar terus mengupayakan program yang efektif menurunkan kemiskinan dan menghasilkan terobosan baru,” ungkapnya.

Dia menyebutkan beberapa upaya yang perlu ditingkatkan untuk menekan angka kemiskinan. Meliputi menjaga stabilitas harga, pertumbuhan perekonomian yang positif, dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, terutama miskin ekstrem.

“Jangan sampai salah sasaran. Kita juga harus rajin ikuti perkembangan dan turun ke lapangan, serta mengantisipasi perubahan-perubahan ekstrem yang berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan,” tandas Nana Sudjana.

Share This Article