Ad imageAd image

28 Ribu Koperasi dan 100 Ribu UMKM Butuh Kepastian Hukum, DPRD Jateng Godok Raperda

Athok Mahfud
By Athok Mahfud 600 Views
2 Min Read
Anggota Bapemperda DPRD Jateng, Dyah Kartika Permanasari dalam Rapat Paripurna membahas Raperda Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM di Gedung Berlian DPRD Jateng, Senin (10/6/2024). (Foto: Tangkapan layar YouTube Berlian TV)

INDORAYA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM.

Anggota Bapemperda DPRD Jateng, Dyah Kartika Permanasari mengatakan, kehadiran Perda Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM sangat penting karena dapat memberikan fasilitas, dukungan, dan kepastian hukum.

Menurutnya, berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMK Provinsi Jateng, saat ini ada sebanyak 28 ribu koperasi dan 100 ribu UMKM yang membutuhkan kepastian hukum dan dukungan dari pemerintah daerah.

BACA JUGA:   Bapemperda DPRD Jateng Tetapkan 21 Raperda dalam Propemperda Tahun 2023

Hal ini dikatakan Dyah dalam Rapat Paripurna pembahasan Raperda Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM di Gedung Berlian DPRD Jateng, Senin (10/6/2024).

“Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMK, terdapat sebanyak 100.041.854 UMKM dan 28.483 koperasi di Jateng yang membutuhkan kepastian hukum dan dukungan dari pemerintah daerah untuk menjadi UMKM yang berwawasan global dan berpendapatan besar,” kata dia.

Pihaknya berharap ketika sudah ditetapkan menjadi Perda nanti, masyarakat di Jateng, khususnya para pegiat koperasi dan pelaku UMKM mampu bersaing di tingkat global dan dapat hidup lebih sejahtera.

BACA JUGA:   Kembali Digelar Haul Habib Thoha Bin Muhammad bin Yahya, Begini Tanggapan Wali Kota Semarang

“Harapannya dapat memberikan perlindungan dan meningkatkan peran pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk menyejahterakan masyarakat dengan mengelola media tradisional yang digunakan para pelaku usaha mikro yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan ekspektasi konsumen,” ucap Dyah.

Anggota Komisi B DRPD Jateng itu bilang, Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM ketika sudah menjadi Perda diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam memajukan perekonomian daerah lewat koperasi dan UMKM.

“Harapam kedua memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam upaya mewujudkan struktur perekonomian daerah yang adil dan beradab,” ungkap politisi perempuan dari PDI Perjuangan tersebut.

BACA JUGA:   Berdayakan UMKM, Mendag Perkuat Kolaborasi dengan Sektor Ritel¬†

Lebih lanjut dia menjelaskan jika Raperda tersebut akan mengatur tentang sejumlah hal. Mulai dari kewenangan pemerintah daerah terhadap koperasi dan UMKM, kebijakan dan strategi, masalah kemitraan, pembiayaan, pelatihan, pengadaan barang/jasa, dan lain-lain.

“Kami mohon kepada peserta (anggota DPRD Jateng) untuk dapat menyetujui Raperda ini untuk dapat dilanjutkan ke dalam proses tingkat 1 oleh Bapemperda DPRD Jateng,” tandas Dyah Kartika.

Share this Article