Ad imageAd image

2.086 Hektare Lahan di IKN Belum Dibebaskan, AHY Sebut Masih Proses Ganti Untung

Redaksi Indoraya
By Redaksi Indoraya 711 Views
3 Min Read
AHY di IKN. (Foto: Istimewa)

INDORAYA – Sebanyak 2.086 hektare di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih dalam proses pembebasan lahan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengabarkan bahwa Otorita IKN (OIKN) sedang mengusahakan ganti rugi untuk lahan tersebut.

AHY menjelaskan bahwa urusan ganti rugi lahan merupakan tanggung jawab Otorita IKN. Dia telah bertemu dengan Otorita IKN, yang menginformasikan bahwa mereka sedang berupaya menyelesaikan proses ganti rugi.

“Otorita IKN juga sedang bekerja, sesuai informasi yang saya terima dari Kepala Otorita IKN, serta tim terpadu di Kalimantan Timur, termasuk di sekitar Penajam Paser Utara dan Kutai, yang menjadi lokasi pembangunan IKN. Mereka sedang berusaha untuk segera menyelesaikan proses ganti rugi dan relokasi sesuai kesepakatan,” kata AHY di Denpasar, Bali, pada Selasa (21/5/2024).

BACA JUGA:   Jokowi Pamerkan Pusat Komando IKN, Infrastruktur Utama Smart City

AHY menyebutkan bahwa proses pembebasan lahan ini tidaklah mudah. Dia juga menyampaikan arahan dari Presiden Jokowi yang menginginkan agar tidak ada masyarakat yang dirugikan dalam proses pembebasan lahan di IKN.

AHY mengaku pihaknya ingin mempercepat pembangunan IKN. Namun, katanya hal itu juga mempertimbangkan masyarakat setempat. Katanya, tidak boleh ada masyarakat yang terusir dari tempat tinggalnya tanpa pendekatan yang manusiawi dan adil.

Lebih lanjut, AHY mengatakan bahwa jika proses pembebasan lahan selesai, Kementerian ATR/BPN akan mempercepat pemberian sertifikat tanah. Hal ini untuk memberikan kepastian hak atas tanah.

BACA JUGA:   Jokowi Promosi 34.000 Hektare Lahan IKN ke Pengusaha China

“Namun, ketika sudah clear, ATR/BPN akan siap mempercepat pemberian sertifikat dan memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi siapa saja, termasuk investor yang akan masuk,” ungkapnya.

Sebelumnya, AHY telah mengadakan rapat internal dengan Presiden Jokowi mengenai pembangunan IKN, salah satunya membahas lebih dari 2.000 hektare lahan yang statusnya belum jelas.

“Kami menyoroti adanya bidang tanah, khususnya 2.086 hektare, yang saat ini belum clear untuk digunakan dalam pembangunan IKN,” kata AHY kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/4).

Dia menambahkan bahwa status tanah tersebut belum jelas karena masih ada penduduk yang menempati area tersebut. Oleh sebab itu, dia melaporkan situasi ini kepada Presiden Jokowi.

BACA JUGA:   Mendes PDTT: IKN Jadi Etalase Desa Nusantara 

“Ada beberapa lokasi yang masih dihuni masyarakat. Kami melaporkan hal ini kepada Presiden, dan nantinya akan dijelaskan lebih rinci oleh Kepala Otorita IKN,” ucap AHY.

AHY menjelaskan bahwa tidak semua lahan tersebut menjadi prioritas. Lahan prioritas adalah yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan ruas jalan tol.

“Pertama adalah lokasi pengendali banjir di Sepaku, dengan luas sekitar 2,75 hektare, terdiri dari sekitar 22 bidang tanah. Kedua adalah lokasi yang akan menjadi jalan tol pada segmen 6A dan 6B, dengan luas sekitar 44,6 hektare atau sekitar 48 bidang tanah,” papar AHY.

Share this Article