INDORAYA – Sebanyak 14 Sekolah Rakyat di Provinsi Jawa Tengah telah beroperasi dan menampung 1.275 siswa dari keluarga miskin. Sekolah-sekolah ini menjadi bagian dari program nasional Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari kelompok desil 1 dan desil 2.
Keberadaan Sekolah Rakyat di Jateng merupakan bagian dari 166 Sekolah Rakyat yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto di 34 provinsi. Peresmian dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional IV Kalimantan, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur mengatakan, 14 Sekolah Rakyat yang sudah beroperasi di Jateng tersebar di 13 kabupaten/kota. Sekolah-sekolah itu merupakan sekolah rintisan yang mulai berjalan sejak Juli, Agustus, hingga September 2025.
Total 1.275 siswa yang tertampung di Sekolah Rakyat tersebut berasal dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Lokasinya antara lain berada di Pati, Banyumas, Temanggung, Wonosobo, Sragen, Jepara, Kota Semarang, Kabupaten Magelang, Surakarta, Banjarnegara, Kebumen, dan Blora.
“Alhamdulillah dari 1.275 anak itu diasramakan dan semua betah,” kata Imam Maskur di lokasi peresmian, dalam keterangan pers yang diterima.
Selain memastikan akses pendidikan, Pemprov Jateng juga menerapkan sistem asrama atau boarding school bagi seluruh siswa Sekolah Rakyat. Pola tersebut diharapkan mampu membentuk kemandirian, kedisiplinan, serta penguatan karakter bagi peserta didik.
Pemprov Jateng juga berencana memperluas cakupan Sekolah Rakyat pada 2026 dengan berkolaborasi bersama pemerintah kabupaten/kota. Setidaknya ada empat daerah yang akan menambah Sekolah Rakyat baru, yakni Cilacap, Brebes, Sukoharjo, dan Rembang, yang ditargetkan mulai menerima siswa pada tahun ajaran 2026/2027.
Lebih lanjut, Imam menjelaskan, sesuai instruksi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, program Sekolah Rakyat tidak hanya menyasar anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga disertai intervensi kepada keluarga siswa.
“Jadi pemerintah tidak hanya menyekolahkan anak-anak dari keluarga miskin desil 1 dan desil 2, tetapi juga memberikan bantuan untuk memberdayakan keluarganya,” kata dia.
Bentuk intervensi tersebut meliputi perbaikan rumah tidak layak huni, fasilitasi listrik, akses air bersih dan jamban, hingga bantuan usaha ekonomi produktif bagi keluarga siswa.
“Jadi anak-anaknya di sekolahkan, keluarganya diberdayakan. Kami dari Dinsos juga akan memberikan usaha ekonomi produktif untuk membangkitkan keluarga agar bisa berdaya,” ungkap Imam.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, Sekolah Rakyat menjadi instrumen strategis dalam menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Saat ini, selain 14 Sekolah Rakyat rintisan, Pemprov Jateng juga mengelola SMK Jateng di Semarang, Pati, dan Purbalingga.
“Ini bukti hadirnya negara untuk menyejahterakan masyarakat. Tujuannya di Jawa Tengah sangat pas sekali, satu sisi kita mereduksi angka miskin ekstrem, di sisi lain mengembangkan sekolah vokasi, karena di Jawa Tengah itu kita proyeksikan investasi padat karya,” kata Luthfi beberapa waktu lalu.
Dengan skema pendidikan berasrama dan intervensi keluarga, Sekolah Rakyat di Jawa Tengah diharapkan tidak hanya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial ekonomi keluarga penerima manfaat secara berkelanjutan.
