INDORAYA – Sebanyak 17 kabupaten di Jawa Tengah masih berstatus sebagai daerah miskin ekstrem meskipun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah satu tahun lebih melakukan penanganan dan intervensi.
17 kabupaten miskin ekstrem tersebut meliputi Wonogiri, Magelang, Cilacap, Purworejo, Blora, Grobogan, Demak, Klaten, Banyumas, Sragen, Rembang, Banjarnegara, Purbalingga, Pemalang, Wonosobo, Brebes, dan Kabupaten Kebumen.
Penanganan miskin ekstrem di 17 daerah sudah dilakukan sejak era Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023, Ganjar Pranowo. Satu tahun berlalu hingga Ganjar digantikan oleh Pj Gubernur Nana Sudjana, namun 17 daerah itu masih berstatus miskin ekstrem.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur mengatakan, penanganan kemiskinan ekstrem menjadi agenda prioritas di samping Pemprov Jateng juga harus menekan angka kemiskinan yang saat ini di angka 10,47 persen.
“17 kabupaten yang kemiskinannya di bawah Provinsi Jawa Tengah. Nah yang 17 itu, bukan berarti yang lain tidak diintervensi. Karena di kabupaten lain pun masih ada kerawanan kemiskinan, jadi semuanya di intervensi,” katanya, Senin (4/11/2024).
Pihaknya saat ini terus menggenjot angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Targetnya pada tahun 2024 kemiskinan ekstrem bisa ditekan hingga angka nol persen.
“Khusus yang kita genjot itu kaitan dengan kemiskinan esktrem. Karena di tahun 2024 harus nol persen kemiskinan esktremnya,” ucap Imam Maskur.
Dia mengungkap alasan 17 kabupaten itu masuk dalam kategori miskin ekstrem. Penyebabnya bisa karena kemiskinan di sana masih tinggi dan belum naik ke jenjang sedang. Bisa juga karena keluarga yang awalnya masuk kelas menengah turun menjadi ketagori miskin.
Sebab itu, kata Imam, dalam upaya mengentaskan kemiskinan esktrem ini, ada tiga strategi yang digunakan. Pertama mengurangi beban pengeluaran yakni dengan bantuan sosial dan jaminan sosial. Kedua meningkatkan pendapatan.
Caranya dengan peningkatan produktivitas dan oemberdayaan masyarakat serta pemberian akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Ketiga dengan meminimalkan peningkatan produktivitas dan pemberdayaa masyarakat.
“Jadi kita bareng-bareng menyengkuyung untuk ikhtiar menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Termasuk melibatkan teman-teman perusahaan, BUMN, BUMD, kemudian dinas instansi vertikal juga melalui Baznas,” ungkap Imam Maskur.
